Delapan "Srikandi" di Kabinet Kerja Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Minggu (26/10/2014) petang, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan 34 calon menteri Kabinet Kerja. Delapan orang di antaranya sosok perempuan atau "srikandi".

Dari delapan srikandi yang menjadi menteri tersebut, sosok Retno Lestari Priansari Marsudi menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Kemudian Yohana Susana Yembise menjadi perempuan pertama dari Papua yang dipercayai menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Retno Lestari Priansari Marsudi yang lahir di Semarang, 27 November 1962, itu menyelesaikan pendidikan strata 1 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (1985), selama tiga tahun 10 bulan.

Peraih gelar master di Haagsche Hooge School Jurusan Hukum Uni Eropa itu menikah dengan arsitek bernama Agus Marsudi dan dianugerahi dua orang anak bernama Dyota Marsudi dan Bagas Marsudi.

Wanita yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1986 itu selama ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda.

Dia juga pernah mengelola hubungan Indonesia dengan 87 negara di Eropa dan Amerika sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri RI pada April 2008-Januari 2012.

Sementara sosok Yohana Susana Yembise yang lahir di Manokwari, Papua, 1 Oktober 1958, pernah menjadi Wakil Ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984. Ia menerima ratusan penghargaan dari berbagai pihak.

Salah satunya ialah menerima surat tanda penghargaan pernyataan lulus seleksi sebagai mahasiswa teladan 1981-1982 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tak sampai di situ, Yohana sejak masih kuliah termasuk salah satu peserta pertukaran pemuda antara Indonesia dan Kanada. Dia juga terpilih mewakili Papua bersama pemuda Indonesia ke Kanada.

Menyikapi masuknya Retno dan Yohana di Kabinet Kerja periode 2014-2019, pengamat politik dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyambut baik hal tersebut.

"Saya happy tentunya, karena baru kali ini keterwakilan kaum perempuan di eksekutif sekarang ini mencapai 23 persen atau hampir mendekati 30 persen. Ini hampir mendekati keterwakilan perempuan di legislatif," kata Siti Zuhro seperti dikutip Antara.

Ia mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menempatkan delapan kaum hawa di pemeritahannya dan menteri perempuan tersebut dipercaya untuk memimpin kementerian yang selama ini dipimpin oleh kaum lelaki.

"Biasanya perempuan itu hanya dipercaya mengurus kementerian yang memang identik dengan masalah perempuan dan anak. Tapi, sekarang ada Ibu Susi Pudjiastuti yang jadi Menteri Kelautan dan Perikanan lalu ada Ibu Siti Nurbaya yang jadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Ibu Retno Lestari Priansari yang jadi perempuan pertama menjadi Menteri Luar Negeri," katanya.

Sebagai seorang perempuan yang mengabdikan dirinya di LIPI, kata Siti, ia menilai tangan-tangan perempuan di Kabinet Kerja ini akan memberikan dampak positif bagi jalannya roda pemerintahan yang dinakhodai oleh Jokowi dan Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan.

"Sensitivitas kaum perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan perempuan itu dalam mengerjakan sesuatu jauh lebih detail serta selalu mengandalkan nuraninya. Hal-hal inilah yang jadi nilai plus kaum perempuan dalam memimpin," ujarnya.

Perempuan dan korupsi

Siti mengatakan, sebuah penelitian yang dilakukan di Eropa pada tahun 1990-an menyatakan keberadaan perempuan yang memegang peran penting di lembaga eksekutif ternyata mampu menekan atau menurunkan korupsi.

"Sejumlah perempuan yang ada di lembaga legislatif kemarin terjerat kasus korupsi. Secara tidak langsung, itu jadi rapor buruk untuk kaum perempuan. Oleh karenanya, saya berharap masuknya srikandi-srikandi di Kabinet Kerja ini bisa menekan korupsi di negeri ini, " katanya.

Ia mengatakan, masuknya perempuan pada Kabinet Kerja ini dipilih bukan hanya sebatas pertimbangan spesifik atau kepandaiannya semata. Namun, kehadiran mereka juga dianggap bisa membuat terobosan yang mungkin selama ini menjadi prioritas menteri laki-laki.

"Sebagai fitrahnya perempuan harus menunjukkan leadership perempuannya, yakni kalau dia sedang bekerja pasti detail, serius, dan menjiwai. Dan itu harus berkorelasi positif terhadap tugas-tugas yang dipercayakan oleh Presiden.

Menteri perempuan tersebut, lanjut Siti, harus jadi panutan atau role model di tengah citra buruk yang ditinggalkan oleh sejumlah perempuan di lembaga legislatif yang tersandung kasus korupsi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, didapuknya Retno menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri diharapkan mampu mematangkan peran Indonesia di forum regional hingga internasional.

"Menlu yang baru sekarang harus bisa meyakinkan Indonesia di dunia internasional bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan zaman. Kemudian khusus di lingkup ASEAN, kita tidak boleh tertatih-tatih menghadapi ASEAN Community tahun depan," katanya.

Sementara itu, kata Siti, masuknya perempuan pertama dari Papua, yakni Yohana Susana Yembise, yang meraih gelar profesor dan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjadi simbol pencerahan bagi pemberdayaan perempuan di kawasan Indonesia timur, khususnya Papua.

"Ini adalah waktunya bagi mereka, perempuan-perempuan terpilih untuk menunjukkan dedikasinya, kontribusinya untuk negeri. Hari ini mereka diundang, berpakaian putih, menurut saya bukan kamuflase, tapi ini adalah tanda bahwa mereka punya niat bersih untuk bekerja bagi bangsa ini," ujar Siti.