Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Kritik Rencana SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan

Kompas.com - 16/10/2014, 09:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat mengkritik rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, seusai pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Menurut Victor, SBY tak lagi memiliki kewenangan di Istana setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI.

"Enggak mungkin, pasti ditolak rencana itu," kata Victor, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Victor mengatakan, setelah Jokowi dilantik pada Senin (20/10), saat itu juga masa jabatan SBY sebagai presiden telah selesai. Ia menilai berlebihan jika SBY benar-benar akan menyambut Jokowi di tempat yang sebenarnya tak lagi diperuntukkan pada SBY.

"Setelah Jokowi dilantik, SBY bukan siapa-siapa lagi. SBY enggak bisa menyambut Jokowi di Istana, harusnya Panglima TNI yang menyambut Jokowi," ujarnya.

SBY akan menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara dalam seremoni yang dikemas secara militer. Penyambutan itu direncanakan pada Senin petang, setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada pagi harinya. (baca: Begini Cara SBY Sambut Jokowi di Istana pada 20 Oktober)

Rencana SBY menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara itu mengundang tanya. Setelah pelantikan presiden di MPR pada hari itu, SBY bukan lagi tuan rumah di Istana Negara.

"Agak aneh (rencana penyambutan itu). Pak Jokowi sudah dilantik (menjadi presiden). SBY sebagai apa (saat menggelar penyambutan Jokowi itu)?" tanya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Kamis.

"Ketika (Jokowi) sudah dilantik, kuasa sudah berpindah dan tuan rumah (di Istana Negara) adalah Jokowi," ujar Saldi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com