ICW Curiga Langkah Presiden SBY yang Belum Terima Nama Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menerima dua nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil seleksi dari Pansel. Indonesia Corruption Watch curiga ada maksud tersembunyi dari belum diterimanya nama calon pimpinan KPK itu oleh SBY.

"Jika merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan, pansel seharusnya menyerahkan kedua nama tersebut Senin, tanggal 13 Oktober 2014 kepada Presiden SBY. Namun niat tersebut urung dilakukan karena padatnya jadwal Presiden. Hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal ulang Tim Pansel KPK dapat menyerahkan dua nama tersebut kepada SBY," kata Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/10/2014)

Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) KPK calon pengganti Busyro Muqodas yang sudah dimulai Agustus 2014 lalu akan segera berakhir pada Oktober ini.  Proses seleksi ini dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) - yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - diketuai Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin.

Dari enam kandidat yang mengikuti proses wawancara (Busyro Muqodas, Robby Arya Brata, Subagyo, I Wayan Sudirta, Jamin Ginting, Ahmad Taufik), Pansel Capim KPK telah mengantongi 2 (dua) nama calon yang akan disodorkan ke Presiden. Dari Presiden selanjutnya diserahkan ke DPR guna memilih pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas.

Agus menekankan, jika SBY tidak juga menerima calon pimpinan KPK yang telah diseleksi tersebut, maka proses seleksi di DPR pun akan mundur. "Penundaan penerimaan hasil dari Pansel Capim KPK dapat menyebabkan Proses Seleksi di DPR menjadi mundur dan akan terjadi kekosongan 1 pimpinan KPK."

Tak hanya itu, Agus juga mencurigai ada kesan SBY mulai lepas tanggung jawab dalam jabatannya sebagai Presiden. "Padahal masa jabatan Presiden SBY hanya tinggal 5 hari lagi. Sisa masa jabatan yang hanya tinggal hitungan hari tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk merespon cepat hasil seleksi pansel Capim KPK," papar Agus lagi.

Agus kemudian menjelaskan dampak dari belum diterimanya hasil seleksi pansel KPK. Ia menilai langkah Presiden SBY yang belum mau menerima hasil dari Pansel KPK pada akhirnya dapat menimbulkan kecurigaan publik.

"Muncul pertanyaan apakah memang dua nama Capim KPK yang diusulkan Pansel tak sesuai dengan keinginan Presiden SBY, sehingga terkesan ada upaya mengulur-ulur waktu atau enggan menerima hasilnya?" tanya Agus.

Tak hanya itu, lanjut Agus, kecurigaan publik tersebut dapat bermuara pada pandangan Presiden SBY tak punya komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Presiden SBY terkesan tak konsisten dengan tindakan-tindakannya. Disatu sisi ia berkeras dibentuknya pansel capim KPK sebagai upaya menghindari KPK dari upaya pelemahan. Kekhawatiran yang timbul akibat kekosongan satu kursi pimpinan KPK menjadi potensial untuk melemahkan kerja KPK," tutur Agus.

SBY Pentingkan Acara Seremonial Ketimbang KPK

Agus mengritisi berbagai kegiatan SBY dalam hitungan hari menjelang lepas jabatan. Kegiatan SBY sepekan terakhir menurutnya sebatas seremonial yang tidak strategis.

"Rasanya kurang logis jika melihat dipenghujung masa jabatannya ia malah mementingkan agenda yang sifatnya seremonial dan pribadi dibanding isu strategis seperti pemilihan capim KPK. Misalkan saja Acara Pisah Sambut Presiden lama dan baru dalam waktu dekat ini maupun Acara jumpa fans atau Kopi Darat (Kopdar) di Yogyakarta 16 Oktober," ucap Agus.