Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Anggito Mengaku Ditanya soal Petugas, Kuota, dan Pelayanan Haji

Kompas.com - 07/10/2014, 19:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu, mengaku diajukan dua pertanyaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama berada di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, selama lebih kurang lima jam, Selasa (7/10/2014). Anggito diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama yang menjerat mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali.

Kepada wartawan, dia mengaku ditanya seputar petugas, kuota, dan pelayanan haji. "Tadi lama (di dalam Gedung KPK) karena makan siang, shalat, diskusi," kata Anggito saat akan meninggalkan Gedung KPK.

Anggito juga mengaku dikonfirmasi penyidik KPK mengenai sejumlah dokumen. Mengenai isi dokumen, ia tidak mengungkapkannya. Dia hanya mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen resmi dan maksud dari dokumen itu sudah dia jelaskan kepada tim penyidik KPK.

"Itu dokumen resmi, saya juga punya, saya jelaskan apa maksudnya itu," ucap Anggito.

Selanjutnya, Anggito meninggalkan Gedung KPK dengan menumpang sepeda motor, seperti pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Saat mendatangi Gedung KPK pada pagi tadi, Anggito juga menumpang motor yang dikendarai seorang pria.

Pemanggilan pada hari ini merupakan yang keempat bagi Anggito. Ia kali pertama diperiksa pada 11 Agustus 2014. Setelah diperiksa selama 12 jam, ia pulang dengan membonceng sepeda motor. (Baca: Diperiksa Hampir 12 Jam, Anggito Abimanyu Pulang Naik Sepeda Motor).

Pemanggilan berikutnya pada 18 Agustus dan 26 September 2014. Namun, pada pemeriksaan 26 September, Anggito tidak bisa datang sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini. KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali (saat itu) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji periode 2012-2013 pada 22 Mei 2014. 

Suryadharma diduga menyelewengkan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu juga diduga menyalahgunakan wewenang karena membawa rombongan haji secara jumbo yang terdiri dari keluarga, kolega, dan anggota DPR.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pihaknya ingin mempercepat proses penyidikan kasus Suryadharma ini. Dia mengatakan, proses penyidikan masih pada tahap pemanggilan ulang beberapa saksi yang sebelumnya mangkir.

Terkait penyidikan kasus haji ini, KPK pernah menyita ponsel Anggito saat penggeledahan di kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 22 Mei lalu. Salah satu tempat yang digeledah tim penyidik KPK adalah ruangan Anggito. Sebelumnya, Anggito mengatakan bahwa penyitaan ponselnya tidak terkait kasus haji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com