Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Elite Diperiksa Komisi Pengawas Demokrat Terkait "Walk Out"

Kompas.com - 29/09/2014, 11:10 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memanggil sejumlah elite partai terkait pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah, Senin (29/9/2014). Mereka yang diperiksa oleh Komisi Pengawas adalah anggota Fraksi Partai Demokrat yang memutuskan bertahan di dalam ruang sidang dan mereka yang walk out saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada.

"Hari ini beberapa orang dipanggil ke Komisi Pengawas (Komwas) di Sekertariat DPP, pukul 10.00 WIB. Saya juga termasuk dipanggil, Bang Ruhut katanya dipanggil juga, jadi sudah mulai pemeriksaannya," ujar politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, di Jakarta, Senin (29/9/2014).

Pasek tak menampik pemanggilan itu dilakukan terkait dengan pengesahan RUU Pilkada. Namun, dia menyatakan izin terlambat lantaran harus menghadiri sidang paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat terlebih dulu.

"Hasil pemeriksaannya itu kan ketemu apa yang terjadi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, membantah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

"Yang terjadi adalah perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi malah nyuruh walk out!" kata Sutan ketika dikonfirmasi, Minggu (28/9/2014).

Dampak dari walk out tersebut, RUU Pilkada disahkan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD. SBY pun menyatakan kecewa dengan hasil tersebut. (Baca: SBY: Saya Serius, Tidak Main-main Akan Ambil Langkah Politik dalam UU Pilkada)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com