Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi: Revolusi Mental Memerlukan Keteladanan

Kompas.com - 23/09/2014, 18:01 WIB


KOMPAS.com
- Walaupun kini tak lagi memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ketokohan KH Hasyim Muzadi sebagai tokoh nahdliyin dan tokoh nasional tetap mendapat tempat dalam perjalanan negeri ini. KH Hasyim kini aktif membina Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, dan mengembangkan pesantren khusus Kulliyatul Quran (KQ), yang dikhususkan kepada para penghafal Al Quran dan mereka berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

Pernyataan-pernyataan KH Hasyim mengenai berbagai persoalan bangsa dari soal korupsi, demokratisasi, hingga masalah kebangsaan lainnya menjadi referensi. Dia memang dikenal sebagai ulama yang nasionalis dan pluralis. Berulang kali KH Hasyim mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang majemuk yang menghargai keragaman. Saat kampanye pemilihan umum lalu yang penuh dengan isu SARA, dia mengingatkan isu-isu yang seperti itu adalah isu murahan.

Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam garis keras yang membahayakan keutuhan negara RI, bagaimana NU seharusnya bertindak?
(Teguh Haryadi, xxxx@gmail.com)

Perlu penanganan secara menyeluruh/komprehensif dari hulu sampai hilir. Sekarang ini penanganan teroris dan radikalisme hanya pada hilirnya dan belum pada hulunya. Di hulu harus ada pelurusan ’mindset’ keagamaan sehubungan dengan tujuan persatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan terstruktur dalam konstitusi dan aturan perundangan. Oleh karena itu melibatkan ulama yang arif dan moderat dalam membina mereka sangatlah diperlukan. Hal ini belum sepenuhnya dilakukan.

Selanjutnya Kemenag harus menjadi garda terdepan pemerintah dan negara dalam menata pemikiran agama untuk kemaslahatan agama menyangkut juga pemetaan umat di dalam Islam dan lintas agama. Dalam hal ini Kemenag baru mengurusi administrasi agama, bukan mengurusi penataan umat beragama.

Intelijen kita (BIN) tidak cukup hanya melakukan pendekatan sekuriti dan intelijen konvensional, tetapi perlu kemampuan untuk membaca mindset pemikiran garis keras.

Demikian juga dengan Kemlu, itu harus mempunyai data kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri, mendeteksinya dan mengevaluasi ketika mereka pulang ke Indonesia.

Indonesia saat ini masih memerlukan National Security Act untuk mendeteksi gerakan radikal sejak dini. Apabila semuanya dilakukan kita optimistis Indonesia akan menjadi negara zero terrorism.

Pak Kiai, bagaimana agar tetap independen seperti yang Bapak lakukan?
(Abdullah AN, Tegal)

Bagi saya keinginan untuk mendapatkan jabatan sudah selesai, maka pengabdian bisa langsung dicurahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemikiran moderat bukan berarti menghilangkan kepribadian keislaman saya.

Di dalam ajaran Islam sendiri juga ada perintah untuk memahami agama lain dan tidak serta merta melakukan konflik antar-agama berdasarkan perbedaan teologi dan ritual yang transendental, tetapi harus juga berdiri di atas kemanusiaan (humanity). Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin (Islam adalah rahmat bagi seluruh kehidupan alam), tidak terbatas hanya Islam rahmatal lil Muslimin (Islam hanya menjadi rahmat bagi umat Islam).

Bagaimana tanggapan Bapak tentang revolusi mental dan solusi untuk Bapak Jokowi tentang revolusi mental tersebut?
(Awaluddin, Manado)

Menurut pemahaman saya, revolusi mental adalah kembalinya kepalsuan dan kemunafikan kepada kejujuran serta kembalinya keserakahan hawa nafsu kepada hidup yang halal. Bergantinya egoisme ke sifat gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Revolusi mental harus berpengaruh kepada perilaku politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Revolusi mental memerlukan keteladanan sistem kenegaraan yang sehat serta pendidikan yang cukup dan tingkat ekonomi rakyat yang memadai.

Indonesia sudah 69 tahun merdeka, sementara umur Bapak sudah mencapai 70 tahun. Apakah momentum atau peristiwa apa yang paling diingat dan berkesan yang pernah dirasakan dalam bidang perpolitikan Indonesia? Apakah harapan Bapak dalam pencapaian politik di kepemimpinan Jokowi-JK kelak?
(Jekri Ranta Surbakti, Medan, Sumatera Utara)

Seringnya terjadi keguncangan ketika terjadi perubahan pemerintah dan rezim yang berakibat korban untuk rakyat banyak.

Maka pada arah yang akan datang, pergantian pemerintah dan rezim haruslah merupakan perjalanan dari langkah ke langkah bukan dari konflik ke konflik. Rezim yang berkuasa tidak menyalahkan rezim terdahulu, yang berkuasa sekarang pun akan segera berlalu.

Tahun 2004 Bapak digandeng Ibu Megawati untuk jadi calon wapres. Walaupun kalah, Ibu Mega dan Bapak sangat legowo menerima hasil tersebut. Bagaimana pandangan Bapak mengenai dinamika pilpres kali ini yang bisa dikatakan buruk pasca penyelenggaraannya?
(Kasmari Sidabutar, Medan)

Ketika Ibu Megawati bersama saya dalam Pemilihan Presiden 2004, tekad kami adalah untuk bangsa dengan segala keselamatan dan persatuannya dan bukan menempatkan bangsa untuk kepentingan kami.

Apa prinsip hidup yang Bapak miliki?
(Descha Annisa, Tangerang, Banten)

Berbuat baik untuk kepentingan orang lain sama halnya berbuat baik untuk diri sendiri.

Kerukunan dengan agama minoritas yang akhir-akhir ini banyak bermasalah di negara ini. Bagaimana pendapat Bapak dan solusi agar permasalahan kebebasan beragama tersebut tidak semakin meruncing dan agar kerukunan antar-umat beragama terjaga?

(Gunawan Simangunsong, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

Persaudaraan sejati antarpemeluk agama baru bisa terlaksana jika berangkat dari agama kita masing-masing. Sebenarnya ruang toleransi itu ada pada setiap agama yang berupa humanitas (kemanusiaan) tanpa menghilangkan identitas agama masing-masing. Jadi persaudaraan tidak hanya pura- pura.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri HUT Bhayangkara Ke-78, Prabowo Berjalan Berdampingan dengan Puan Maharani

Hadiri HUT Bhayangkara Ke-78, Prabowo Berjalan Berdampingan dengan Puan Maharani

Nasional
Daya Tawar Menag Yaqut Tak Kuat, Cak Imin Minta Jokowi Tangani Langsung Diplomasi Soal Haji

Daya Tawar Menag Yaqut Tak Kuat, Cak Imin Minta Jokowi Tangani Langsung Diplomasi Soal Haji

Nasional
Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Cak Imin Sebut PKB Masih Usung Gus Yusuf

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Cak Imin Sebut PKB Masih Usung Gus Yusuf

Nasional
Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Nasional
Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Nasional
DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

Nasional
Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Nasional
Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Nasional
Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Nasional
Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Nasional
KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

Nasional
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Nasional
Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com