Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi: Revolusi Mental Memerlukan Keteladanan

Kompas.com - 23/09/2014, 18:01 WIB


KOMPAS.com
- Walaupun kini tak lagi memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ketokohan KH Hasyim Muzadi sebagai tokoh nahdliyin dan tokoh nasional tetap mendapat tempat dalam perjalanan negeri ini. KH Hasyim kini aktif membina Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, dan mengembangkan pesantren khusus Kulliyatul Quran (KQ), yang dikhususkan kepada para penghafal Al Quran dan mereka berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

Pernyataan-pernyataan KH Hasyim mengenai berbagai persoalan bangsa dari soal korupsi, demokratisasi, hingga masalah kebangsaan lainnya menjadi referensi. Dia memang dikenal sebagai ulama yang nasionalis dan pluralis. Berulang kali KH Hasyim mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang majemuk yang menghargai keragaman. Saat kampanye pemilihan umum lalu yang penuh dengan isu SARA, dia mengingatkan isu-isu yang seperti itu adalah isu murahan.

Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam garis keras yang membahayakan keutuhan negara RI, bagaimana NU seharusnya bertindak?
(Teguh Haryadi, xxxx@gmail.com)

Perlu penanganan secara menyeluruh/komprehensif dari hulu sampai hilir. Sekarang ini penanganan teroris dan radikalisme hanya pada hilirnya dan belum pada hulunya. Di hulu harus ada pelurusan ’mindset’ keagamaan sehubungan dengan tujuan persatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan terstruktur dalam konstitusi dan aturan perundangan. Oleh karena itu melibatkan ulama yang arif dan moderat dalam membina mereka sangatlah diperlukan. Hal ini belum sepenuhnya dilakukan.

Selanjutnya Kemenag harus menjadi garda terdepan pemerintah dan negara dalam menata pemikiran agama untuk kemaslahatan agama menyangkut juga pemetaan umat di dalam Islam dan lintas agama. Dalam hal ini Kemenag baru mengurusi administrasi agama, bukan mengurusi penataan umat beragama.

Intelijen kita (BIN) tidak cukup hanya melakukan pendekatan sekuriti dan intelijen konvensional, tetapi perlu kemampuan untuk membaca mindset pemikiran garis keras.

Demikian juga dengan Kemlu, itu harus mempunyai data kepergian warga negara Indonesia ke luar negeri, mendeteksinya dan mengevaluasi ketika mereka pulang ke Indonesia.

Indonesia saat ini masih memerlukan National Security Act untuk mendeteksi gerakan radikal sejak dini. Apabila semuanya dilakukan kita optimistis Indonesia akan menjadi negara zero terrorism.

Pak Kiai, bagaimana agar tetap independen seperti yang Bapak lakukan?
(Abdullah AN, Tegal)

Bagi saya keinginan untuk mendapatkan jabatan sudah selesai, maka pengabdian bisa langsung dicurahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemikiran moderat bukan berarti menghilangkan kepribadian keislaman saya.

Di dalam ajaran Islam sendiri juga ada perintah untuk memahami agama lain dan tidak serta merta melakukan konflik antar-agama berdasarkan perbedaan teologi dan ritual yang transendental, tetapi harus juga berdiri di atas kemanusiaan (humanity). Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin (Islam adalah rahmat bagi seluruh kehidupan alam), tidak terbatas hanya Islam rahmatal lil Muslimin (Islam hanya menjadi rahmat bagi umat Islam).

Bagaimana tanggapan Bapak tentang revolusi mental dan solusi untuk Bapak Jokowi tentang revolusi mental tersebut?
(Awaluddin, Manado)

Menurut pemahaman saya, revolusi mental adalah kembalinya kepalsuan dan kemunafikan kepada kejujuran serta kembalinya keserakahan hawa nafsu kepada hidup yang halal. Bergantinya egoisme ke sifat gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Revolusi mental harus berpengaruh kepada perilaku politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Revolusi mental memerlukan keteladanan sistem kenegaraan yang sehat serta pendidikan yang cukup dan tingkat ekonomi rakyat yang memadai.

Indonesia sudah 69 tahun merdeka, sementara umur Bapak sudah mencapai 70 tahun. Apakah momentum atau peristiwa apa yang paling diingat dan berkesan yang pernah dirasakan dalam bidang perpolitikan Indonesia? Apakah harapan Bapak dalam pencapaian politik di kepemimpinan Jokowi-JK kelak?
(Jekri Ranta Surbakti, Medan, Sumatera Utara)

Seringnya terjadi keguncangan ketika terjadi perubahan pemerintah dan rezim yang berakibat korban untuk rakyat banyak.

Maka pada arah yang akan datang, pergantian pemerintah dan rezim haruslah merupakan perjalanan dari langkah ke langkah bukan dari konflik ke konflik. Rezim yang berkuasa tidak menyalahkan rezim terdahulu, yang berkuasa sekarang pun akan segera berlalu.

Tahun 2004 Bapak digandeng Ibu Megawati untuk jadi calon wapres. Walaupun kalah, Ibu Mega dan Bapak sangat legowo menerima hasil tersebut. Bagaimana pandangan Bapak mengenai dinamika pilpres kali ini yang bisa dikatakan buruk pasca penyelenggaraannya?
(Kasmari Sidabutar, Medan)

Ketika Ibu Megawati bersama saya dalam Pemilihan Presiden 2004, tekad kami adalah untuk bangsa dengan segala keselamatan dan persatuannya dan bukan menempatkan bangsa untuk kepentingan kami.

Apa prinsip hidup yang Bapak miliki?
(Descha Annisa, Tangerang, Banten)

Berbuat baik untuk kepentingan orang lain sama halnya berbuat baik untuk diri sendiri.

Kerukunan dengan agama minoritas yang akhir-akhir ini banyak bermasalah di negara ini. Bagaimana pendapat Bapak dan solusi agar permasalahan kebebasan beragama tersebut tidak semakin meruncing dan agar kerukunan antar-umat beragama terjaga?

(Gunawan Simangunsong, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

Persaudaraan sejati antarpemeluk agama baru bisa terlaksana jika berangkat dari agama kita masing-masing. Sebenarnya ruang toleransi itu ada pada setiap agama yang berupa humanitas (kemanusiaan) tanpa menghilangkan identitas agama masing-masing. Jadi persaudaraan tidak hanya pura- pura.

Apa harapan Bapak untuk pemuda-pemudi NU di masa kini?

(Yeyen Janatul I,liyin, Geografi. Universitas Negeri Semarang)

Saya berharap mereka mewarisi mindset (tata berpikir) dan tata bertindak Nahdlatul Ulama (NU) baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

Karakter dan kekhususan dari NU bukan hanya mengerti agama, tapi juga mengerti cara melaksanakannya di dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Pak Kiai, menurut interpretasi Anda, lima tahun ke depan akan seperti apa perubahan yang terjadi di negara ini dengan adanya duet pemimpin baru Jokowi dan JK?

(Reginald Izaac, Palem Semi Karawaci, Tangerang)

Dalam satu dan dua tahun pertama, kemungkinan ada kekagetan sosial karena lompatan yang dirancang pemerintah Jokowi-JK dalam mengonsolidasikan demokrasi serta mengefektifkannya.

Oleh karena itu, perlu dijaga agar selanjutnya bisa berkembang dan mapan.

Ketika Gus Dur wafat, kami kehilangan sosok pluralis, demokrat, dan pelindung wong cilik. Sejak itu kami tidak tahu harus mengadu ke siapa masalah yang kami hadapi. Sanggupkah KH Hasyim Muzadi meneruskan spirit almarhum Gus Dur?

(YB Sugimo, Bandung)

Tidak pernah ada di dunia ini dua orang yang sama dan sebangun. Saya akan berusaha, sekalipun dengan pendekatan yang berbeda dengan Gus Dur.

Gus Dur memulai pemikirannya dari filsafat menuju agama-agama. Sementara saya berangkat dari kemurnian agama-agama untuk filsafat dan kemanusiaan.

Pak Hasyim, agenda yang penting dalam pemerintahan baru Jokowi adalah pemberantasan korupsi. Meskipun pada pemerintahan SBY banyak kasus korupsi terbongkar, tetapi pelaku korupsi belum juga jera. Apa yang harus dilakukan Jokowi agar penanganan kasus korupsi lebih membuat efek jera terhadap pelakunya?

(Didie Yusat, Sukoharjo)

Gebrakan KPK sebenarnya adalah trigger (pemicu) untuk pemberantasan korupsi karena lembaga-lembaga hukum konvensional terasa tidak menggigit dalam pemberantasan korupsi.

Namun untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan KPK tapi seluruh penyelenggara negara harus difungsikan dan didukung oleh rakyat secara semesta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi haruslah bersifat sistemik dan merupakan gerakan nasional. Kita bisa melihat negara-negara yang berhasil memberantas korupsi ternyata tidak hanya represi.

Saat ini marak kita dengar korupsi sudah mulai menjerat orang-orang yang katanya dekat dengan agama. Apakah menurut Bapak ini disebabkan oleh kesalahan konsep pendidikan agama kita selama ini?

(Yamin Yakub P Saragih, xxxx@gmail.com)

Tidak ada agama yang membolehkan korupsi. Oleh karena itu, korupsi bukan kesalahan konsep agama, tetapi kesalahan kemampuan orang dalam menjalankan agamanya.

Ketidakmampuan tersebut tidak hanya karena faktor rendahnya pengertian agama, tapi juga karena faktor impitan ekonomi, peluang peraturan yang memungkinkan terjadinya korupsi serta sifat keserakahan.

Dengan demikian, korupsi terjadi karena akumulasi dari beberapa faktor tersebut. Agama sering kali hanya dimengerti secara artifisial, tetapi belum sampai pada pemahaman agama dan belum pemilikan (internalisasi) agama.

Bapak sangat sadar bahwa kemiskinan itu mendekatkan manusia pada kekufuran. Dapatkah Bapak menerangkan usaha apa saja yang telah dan sedang dijalankan oleh para pemimpin Islam dunia dalam kaitan penanggulangan kemiskinan umat Islam?

(Eddy OMBoekoesoe, Jakarta)

Kekufuran artinya pengingkaran. Misalnya, pengingkaran terhadap aturan, norma, dan ujungnya adalah pengingkaran terhadap ajaran agama. Sebenarnya Islam telah mengajarkan pemerataan ekonomi suatu negara. Tidak diperkenankan adanya akumulusi kekayaan negara yang hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang kaya, sedangkan mayoritas masyarakat miskin tidak mendapatkan peluang dan bagiannya.

Karena itu, persoalan kemiskinan ini sangat terkait erat dengan sistem ekonomi, tingkat pendidikan bangsa, dan budaya etos kerja. Agama bisa memberi motivasi, tapi realitasnya harus berada pada sistem ekonomi yang sehat.

Islam menolak kapitalisme dan protelatariat. Sebaliknya Islam mengajarkan kemakmuran bersama.

Sepertinya Pak Kiai adalah orang NU yang justru lebih tertarik dengan alur politik PDI daripada partai NU, bahkan tidak masuk kepengurusan partai NU lainnya. Apa sebabnya?

(Wahyudi, Kranggan, Temanggung, Jateng)

Buat saya yang penting adalah perilaku politik. Saya mengakui partai-partai Islam yang langkahnya memang islami.

Saya tidak mendukung partai Islam yang karena islamnya menghalalkan segala cara, berpolitik secara kotor tanpa mengindahkan akhlak-akhlak Islam.

Gerakan nasionalisme yang benar yang diusung oleh partai nasionalis menurut saya islami, tetapi ada juga perilaku partai nasionalis yang tidak islami. Oleh karena itu, saya tidak melihat dari mana partai itu berasal tapi melihat apa yang dilakukannya untuk agama, bangsa, dan negara.

Soal menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, bagi saya tidak penting. Di dalam PDI-P pun saya bukan anggota apalagi pengurus.

Program pemerintahan seperti apa yang harus dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo jika dihubungkan dengan kesiapan bangsa Indonesia di kancah Internasional?
(Rahmanto Dwi Saputra, Kota Malang, Jawa Timur)

Pertama, stabilitas nasional, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan jati diri kebudayaan bangsa. Hal-hal tersebut tidak gampang dilakukan dalam sistem demokrasi superliberal seperti yang digunakan sekarang di Indonesia. Namun, seiring dengan kedewasaan politik rakyat setelah tertatih-tatih dan terbentur-bentur ditambah dengan guidance (bimbingan) pemerintah yang benar, tujuan itu akan bisa dicapai secara bertahap.

Selama 69 tahun usia Indonesia dalam perkembangan sebuah bangsa termasuk usia muda. Kita harus optimistis untuk melangkah dari tahap ke tahap.

Apa kiat-kiat Bapak untuk menjaga persatuan dan kerukunan antar-umat beragama yang sangat majemuk di Bumi Pertiwi ini.
(Syamsurizal Syukrie, Kota Sukabumi)

Keseimbangan antara keyakinan agama dan toleransi agama. Itulah yang menghasilkan gerakan moderasi agama.

Moderasi agama tidak hanya memberikan hak transendental kepada masing-masing agama, tetapi kesamaan langkah dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Apa tanggapan Kiai tentang konsep pendidikan yang membedakan pelajar umum dan pelajar madrasah?
(Nanda Akhmad, Jakarta Pusat)

Mendikotomikan antara pelajaran agama dan pelajaran umum adalah sebuah kesalahan konseptual besar.

Pelajaran agama berangkat dari dinullah (agama Allah) yang normatif dan manusiawi. Sementara ilmu pengetahuan umum adalah hasil penelitian terhadap ’kaunillah’ (benda-benda ciptaan Allah) dan ’sunnatullah’ (hukum-hukum alam yang diciptakan Allah).

Keduanya berasal dari satu tangan, yaitu kekuasaan Allah SWT. Maka, ilmu pengetahuan umum haruslah bertauhid dan tauhid haruslah ditopang oleh ilmu agama dan ilmu pengetahuan alam di mana disimpan ilmu Allah di setiap benda dan fenomena alam.

Bagaimana pandangan Anda mengenai turut ikutnya sebagian kiai, ustaz, dan beberapa ulama dalam proses kampanye pemilu yang berlangsung kemarin?
(Lutfi Khakim, Jepara)

Tidak ada masalah sepanjang politik itu untuk kemaslahatan agama dan agamanya untuk politik. Pengembangan agama harus dilindungi oleh hasil-hasil politik yang sehat.

Adapun politik harus bernapaskan agama agar tidak semata-mata mencari kekuasaan. Kekuasaan untuk rakyat bukan rakyat yang dikorbankan untuk seseorang yang mencari kekuasaan. (USH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Nasional
Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia-Azerbaijan Komitmen Kembangkan Inovasi Pelayanan Publik

Nasional
DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

DPR Akan Panggil Menag Yaqut, Garuda, dan Menkes Buntut Pelayanan Haji 2024 Buruk

Nasional
Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Ingatkan Polisi, Jokowi: Rakyat Melihat Seluruh Gerak-gerik Polri

Nasional
Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Hari Bhayangkara ke-78 di Monas, Prabowo Hadir meski Baru Saja Dioperasi

Nasional
Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Penyidik Digugat Pihak Hasto, KPK: Kami Profesional dalam Bertugas

Nasional
Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Selain Andika, PDI-P Siapkan Risma di Pilkada Jakarta

Nasional
Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Pemerintah Buka Lowongan CPNS di IKN untuk 2.000 Putra-Putri Daerah Kalimantan

Nasional
KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

KIP Kuliah Terdampak Peretasan PDN, Pemerintah Minta Mahasiswa Sabar Unggah Ulang Data

Nasional
Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Soal Amandemen UUD 1945, Said Abdullah: Kuatkan Kewenangan MPR hingga Sistem Pemilu

Nasional
Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Jokowi Perintahkan Menpan RB Susun Aturan Detail Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Menko PMK: Kecurangaan PPDB Sulit Ditindak Tanpa Pembentukan Satgas

Nasional
Berkali-kali Lawan KPK, Tim Hukum PDI-P: Bukan Baper, Kami Percaya Hukum

Berkali-kali Lawan KPK, Tim Hukum PDI-P: Bukan Baper, Kami Percaya Hukum

Nasional
Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya 'All Out' Menangkan Prabowo

Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya "All Out" Menangkan Prabowo

Nasional
Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com