Kompas.com - 22/09/2014, 07:43 WIB
Pengusaha Teddy Renyut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (17/6/2014). Teddy diduga menyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, terkait proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Biak.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Pengusaha Teddy Renyut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (17/6/2014). Teddy diduga menyuap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, terkait proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Biak.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penyuapan Bupati Biak Numfor, Teddy Renyut meminta tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengadirkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini sebagai saksi dalam persidangan, Senin (22/9/2014). Tim kuasa hukum Teddy juga meminta jaksa menghadirkan staf khusus Menteri PDT yang bernama Salsabilah Ardi.

"Minggu lalu Ardi berhalangan sakit, terus saya juga meminta agar menteri PDT tetap diajukan sebagai saksi. Tapi hingga saat ini saya belum dapat kepastian dari JPU (jaksa penuntut umum)" kata anggota tim kuasa hukum Teddy, Effendi Saman, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin.

Saat ditanya apa pentingnya menghadirkan Menteri PDT sebagai saksi dalam persidangan, Effendi menjawab bahwa hal itu sesuai dengan berita acara pemeriksan (BAP) KPK. Saat kasus ini dalam proses penyidikan, KPK pernah memeriksa Helmy sebagai saksi. Namun, ketika kasus ini disidangkan, Helmy belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan.

Selain menjadwalkan pemeriksaan saksi, tim jaksa KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Teddy sebagai terdakwa. Saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Bupati Biak Yesaya Sombuk pekan lalu, Teddy mengaku pernah mengeluarkan uang setidaknya Rp 6 miliar untuk Kementerian PDT. Dari miliaran uang yang dialirkan ke Kementerian PDT tersebut, ada yang diberikan untuk membiayai ongkos Helmy dan istrinya bepergian ke luar negeri.

Menurut Teddy, permintaan uang untuk ongkos menteri dan istri ke luar negeri tersebut berasal dari staf khusus menteri yang bernama Sabilillah Ardi. Ketika itu, kata dia, Ardi meminta uang secara lisan dengan sedikit mengancam. Total uang untuk ongkos perjalanan menteri dan istri ke luar negeri tersebut kira-kira Rp 290 juta.

Selain untuk membiayai ongkos menteri ke luar negeri, menurut Teddy, uang itu diberikannya kepada sejumlah orang lain di Kementerian PDT terkait pengurusan proyek. Teddy membenarkan adanya uang Rp 3,2 miliar ke anak buah staf khusus Menteri Sabilillah Ardi yang bernama Budiyo.

Menurut berita acara pemeriksaan (BAP)-nya, Teddy memberikan uang kepada Budiyo secara bertahap pada 2013 dan 2014 senilai Rp 3,2 miliar untuk mendapatkan proyek pembangunan tanggul laut di Biak. Dia memberikan uang itu kepada Budiyo karena mengetahui bahwa orang itu adalah anak buah stafsus menteri yang mengurus anggaran kementerian di DPR.

Namun, menurut Teddy, hingga kini proyek yang diinginkan tersebut belum diperolehnya karena anggaran untuk proyek talud itu masih ditahan. Direktur PT Papua Indah Perkasa ini juga mengaku pernah memberikan uang Rp 6 miliar kepada seseorang bernama Adit. Teddi menyebut Adit sebagai calo di Kementerian PDT.

Menurut dia, Adit adalah anak buah kerabat menteri PDT bernama Muamir. Selain itu, Teddy menyerahkan uang kepada Muamir sebesar Rp 250 juta, Bupati Biak Rp 950 juta, dan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak Numfor, Yunus Saflembolo sebesar Rp 65 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.