Kompas.com - 11/09/2014, 15:26 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Yunarto Wijaya

KOMPAS.com - Argumentasi yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD (pilkada tidak langsung) terbantahkan.

Jika dirangkum, pendapat akademisi dan pegiat demokrasi pada intinya menyatakan, pertama, praktik politik uang masih akan berlangsung; penerimanya saja yang berbeda. Kedua, kekhawatiran meluasnya konflik sosial tidak didukung fakta-fakta lapangan yang kuat, hanya sebagian kecil pilkada yang berujung amuk massa; di beberapa pilkada memang ada terasa ketegangan antarkelompok masyarakat, tetapi langsung tak berbekas begitu pilkada usai. Ketiga, kerisauan mengenai biaya politik bisa disiasati dengan berbagai aturan, salah satunya mengenai pembatasan dana kampanye.

Sebaliknya, argumentasi yang mendukung keberlanjutan gagasan pilkada langsung tidak tersanggah dengan baik. Yang paling pokok, tentu saja, apa dasar filosofis yang mengesahkan partisipasi rakyat harus dikebiri, terutama dikaitkan dengan proses pendewasaan demokrasi di Tanah Air. Terlebih temuan sejumlah lembaga survei telah menegaskan sikap rakyat yang lebih mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Jika para elite politik mendaku sebagai penyuara suara rakyat, bagaimana mereka bisa menjelaskan tindakan yang justru mengabaikan kehendak rakyat?

Manfaat pilkada langsung

Terlepas dari berbagai kekurangannya, pilkada langsung telah menghadirkan sosok-sosok pemimpin baru. Figur-figur seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Nurdin Abdullah, dan belakangan juga Bima Arya—untuk menyebut beberapa nama—mampu membangkitkan harapan rakyat dan memberikan warna baru dalam proses pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sosok-sosok ini nyaris mustahil tampil menjadi pemimpin publik jika pilkada dilakukan secara tak langsung alias melalui DPRD.

Di beberapa daerah, pilkada langsung memang jadi pintu masuk berkecambahnya politik dinasti. Fenomena ini untuk sebagian kasus bisa dipahami ketika mempertimbangkan faktor figur dan konteks sosiologis masyarakatnya. Namun, secara umum, politik dinasti menerbitkan kekhawatiran, terutama mengenai kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Akan tetapi, melalui pilkada tidak langsung yang bakal terjadi akan jauh lebih destruktif: politik kronisme yang bersinergi dengan kebutuhan para cukong. Pilkada tak langsung memudahkan dan meminimalkan biaya cukong untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang bersedia menghamba pada kepentingan bisnisnya.

Proses belajar berdemokrasi langsung selama sembilan tahun terakhir telah makin mendewasakan proses berdemokrasi. Hiruk-pikuk pilkada tak lagi terlalu memengaruhi aktivitas rutin ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah menganggap pilkada sebagai aktivitas biasa. Ini harus dibaca sebagai semakin memudarnya mitos pemilu (baca: pilkada) sebagai kejadian luar biasa dan memerlukan kewaspadaan serta atensi yang tinggi dengan segala bumbu proses pengamanannya, sebagaimana dikonstruksi Orde Baru.

Sebagai pemilih, rakyat telah kian merasakan manfaat praktis pilkada. Sebagaimana disebut Powell (2000), pemilih melakukan evaluasi atas kinerja petahana. Ketakpuasan (mungkin juga ketaksukaan) terhadap petahana ditunjukkan dengan cara memilih penantang meski memahami penantang dimaksud belum teruji kompetensinya sesuai tantangan pembangunan di daerahnya. Kemenangan Jokowi dalam Pilgub Jakarta 2012 sebagian bisa dijelaskan menurut pendekatan ini.

Namun, dalam banyak pilkada lain, rakyat menunjukkan fenomena "choosing a good type" (Fearon, 1999). Rakyat melakukan interaksi antara menyeleksi kinerja dan juga mempertimbangkan integritas dan lebih selaras dengan preferensi publik. Dengan kata lain, sebagai pemilih, rakyat menyadari sulitnya menemukan "superhero" atau sang ”satrio piningit”. Fenomena ini sebagian bisa menjelaskan kemenangan petahana yang kinerjanya sempat diragukan, sebagaimana dalam kasus kemenangan Aher-Deddy di Pilgub Jabar 2013 misalnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.