Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes SBY, Gedung Lapas Khusus Teroris di IPSC Batal Digunakan

Kompas.com - 08/09/2014, 15:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
- Gedung Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana terorisme di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Jawa Barat, akhirnya batal digunakan. Pembatalan itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap sel khusus napi teroris tersebut bakal membahayakan IPSC secara keseluruhan.

"Beliau keberatan jangan jadi LP khusus. Tapi kegiatan deradikalisasi akan jalan terus," ujar Kepala BNPT Ansyaad Mbaai di IPSC, Senin (8/9/2014).

Ansyaad sebelumnya sempat berdebat panjang dengan Presiden SBY. Dia menilai LP khusus napi teroris sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini 28 kepala LP mengeluhkan keberadaan napi teroris yang justru mendoktrin napi biasa hingga sipir.

Oleh karena itu, Ansyaad mengatakan, BNPT membangun sel tahanan khusus yang terdiri dari 38 kamar dengan kapasitas 144 orang. Sel tahanan ini juga dilengkapi ruang konsultasi dengan ulama, psikolog, hingga para mantan napi teroris sebagai upaya deradikalisasi.

Namun, gedung yang sudah dibangun dan tinggal menyusun petunjuk teknis dengan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak disetujui Presiden SBY. (baca: Anggap Berbahaya, Presiden dan Kapolri Tolak Lapas Teroris yang Sudah Dibangun di IPSC)

Ansyaad menuturkan, gedung itu tetap akan digunakan, tetapi hanya untuk program deradikalisasi. Jadi, nantinya napi teroris yang dinilai radikal dan militan akan dibawa ke IPSC untuk mendapat program deradikalisasi, setelah itu napi akan dikembalikan ke tahanan asalnya.

"Sementara untuk LP khusus nanti akan dibicarakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com