Anggap Berbahaya, Presiden dan Kapolri Tolak Lapas Teroris yang Sudah Dibangun di IPSC

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak keberadaan lembaga permasyarakatan khusus teroris di Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor. Penolakan itu disampaikan Presiden ketika berkunjung ke Gedung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ada di kompleks IPSC.

Awalnya, Kepala BNPT Ansyaad Mbaai membangggakan gedung yang diperuntukkan khusus untuk lapas kasus terorisme. Ia menjelaskan, di dalam gedung bertingkat itu terdapat 48 kamar dengan kapasitas tiga orang setiap kamar. Dengan demikian, total 144 narapidana yang bisa ditampung di gedung itu.

"Ini pas karena dalam pembinaan tidak semuanya hanya dipilih hard core dan militan," ujar Ansyaad saat menjelaskan kepada Presiden SBY, Senin (8/9/2014).

Di dalam gedung itu juga terdapat ruang dialog damai antara narapidana dengan psikolog, ulama, dan mantan-mantan teroris. Menurut Ansyaad, dialog dengan para mantan teroris ini paling efektif dalam upaya deradikalisasi.

Presiden SBY lalu menyampaikan keberatan dengan fungsi gedung tersebut.

"Kalau akan ada penghuni teroris, harus dipikirkan matang karena di kompleks (IPSC) ini adalah seluruh komponen yang kritikal untuk pusat pendidikan dan pelatihan. Kalau ada yang lepas, menyelinap, malah bisa justru membahayakan keseluruhan," kata SBY.

Rupanya Ansyaad tak menerima begitu saja penolakan dari Presiden SBY. Dia kembali menjelaskan pentingnya penempatan narapidana teroris dalam LP khusus. Bahkan Ansyaad menyinggung soal kondisi di penjara Guantanamo milik Amerika Serikat.

"Kami tahu betul ini terkesan seperti Guantanamo. Tapi ada pertimbangan mendasar, ada 28 lapas tempat para napi merasa kerepotan karena tidak hanya memengaruhi napi umum, tetapi juga mempengaruhi sipir," kata dia.

"Betul, tapi tidak harus di sini, nanti kita carikan karena justru radikalisme. Ini idenya benar, tapi pertimbangkan sekali lagi penempatannya di sini," jawab SBY.

Perdebatan semakin panjang setelah Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman ikut dalam perdebatan itu. Sutarman sepakat dengan Presiden SBY bahwa lokasi LP perlu dikaji lagi. Sutarman menilai, tak hanya keberadaan napi teroris yang membahayakan, tetapi juga para pembesuk napi.

"Bukan hanya penghuni, tapi pembesuknya juga jadi persoalan. Ini yang terjadi dengan Abu Bakar Ba'asyir. Kalau pembesuknya bisa tahu dan masuk ke areal yang sangat rahasia begini, sangat rawan," ujarnya.

Ansyaad menjawab argumen Kapolri itu. Menurut dia, sulit mencari LP yang bisa menempatkan narapidana teroris.

"Para kalapas sekarang takut akan ancaman luar. Kalaupun pakai alternatif lain, sangat sulit kalau tetap ditempatkan di LP biasa," ujarnya.

Perdebatan itu diakhiri oleh Presiden. "Itu sangat setuju. Tapi jangan di tempat ini. Saya kira ada lokasi lain, saya suka aktivitasnya karena riil dalam deradikalisasi. Yang penting jangan compound ini dan jelas kami bukan seperti Guantanamo, jelas bukan sekali. Kami mendukung human rights," tegas SBY.

Setelah perdebatan itu, Presiden beserta rombongan termasuk Ansyaad langsung meninjau gedung LP yang telah didirikan di samping politeknik yang berada dalam kompleks BNPT di IPSC, Sentul.

Cukup lama Presiden beserta rombongan berada di dalam sel-sel tahanan itu. Para wartawan tidak diperkenankan meliput. Setelah meninjau kompleks BNPT, presiden dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke kompleks BNPB.