Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kita Lihat Konsistensi PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 27/08/2014, 13:25 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, konsistensi PDI Perjuangan bakal diuji di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PDI-P selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau PDI-P dari awal sangat menolak, tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang saat pemerintahan Jokowi yang ditopang PDI-P? Akan kita lihat nanti," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika PDI-P konsisten dengan sikapnya saat menjadi oposisi, mestinya PDI-P tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," katanya. 

Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi. Jokowi ingin agar anggaran subsidi BBM dikurangi. Konsekuensinya, harga BBM bersubsidi naik.

Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.

PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.

Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.

PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik)

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013. (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com