Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menilai sah-sah saja jika bagi-bagi jabatan komisaris terjadi di lingkungan partai politik pemenang pemilihan presiden (pilpres).

Ia merujuk pengalaman Pilpres 2019, atau saat partai politik pengusung Joko Widodo (Jokowi) melakukan hal serupa ketika memenangkan Pilpres.

"Dulu juga kan zaman Pak Jokowi menentukan siapa pun enggak ada yang bisa melawan ini. Ya sekarang namanya dari partai tertentu, kalau partai tertentu itu memang pemenang pilpres ya menurut saya sah sah saja, yang penting kompetensi kapasitas dan segalanya profesionalitasnya dijaga," kata Jazuli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca juga: Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Jazuli tak sepakat apabila ada pandangan posisi komisaris tidak boleh diisi oleh orang partai politik.

Sebab, menurut dia, politisi juga ada yang mumpuni dan profesional untuk menduduki posisi komisaris tertentu.

"Saya termasuk bukan orang yang membedakan antara profesional dan parpol karena enggak boleh ada dikotomi antara kemampuan orang profesional dengan kemampuan orang parpol. Banyak juga orang parpol yang mempunyai kemampuan profesionalitas," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku tidak bisa menilai beberapa politisi yang kini mendapatkan posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Pilpres 2024.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada para pemenang pilpres.

"Saya tidak punya otoritas untuk mengatakan punya kompetensi atau tidak. Yang pertama, penentuan menteri penentuan apa seluruh jabatan itu adalah haknya tentu pemenang," ucap Jazuli.

Baca juga: Pengangkatan Komisaris BUMN: Antara Transparansi dan Kontroversi

Diberitakan sebelumnya, sejumlah politisi partai politik pemenang Pilpres kini mendapatkan kedudukan sebagai Komisaris BUMN.

Mereka di antaranya dari Partai Gerindra.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait dua kader Gerindra, Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk menjadi komisaris di BUMN.

Simon diketahui menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, sedangkan Fuad ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID.

"Ya tentunya kita melihat bahwa komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu, komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi, kan gitu?" ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Nah, ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada, dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan," kata dia.

Dasco mengatakan, publik bisa mengecek latar belakang Fuad dan Simon yang ditunjuk menjadi komisaris.

"Dan kalau dicek latar belakangnya, cek saja itu, nanti kan bisa dilihat keilmuannya," imbuh Dasco.