Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 27/03/2012, 17:58 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak alasan pemerintah bahwa penambahan subsidi BBM akan memperberat beban APBN. Menurut partai tersebut, yang memperberat APBN justru belanja pemerintah sendiri.

Menurut Dolfie OFP, anggota Badan Anggaran Fraksi PDI-P, pemerintah beralasan bahwa dengan menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter, maka akan ada penghematan sebesar Rp 53 triliun. Namun, jumlah penghematan pada akhirnya dipakai juga untuk biaya belanja pemerintah.

"Kalau opsi yang kami pilih, kami tidak menambah belanja pemerintah. Ini kita pakai untuk tambah subsidi. Rp 53 triliun penghematan itu uang rakyat. Disebutkan Rp 30 triliun untuk kompensasi dan Rp 23 triliun untuk belanja pemerintah. Itu kan uang rakyat. Adil enggak politik yang kayak gini? Ini bagi kami tidak adil. Oleh karena itu, kami menolak opsi satu," ujar Dolfie di ruang Fraksi PDI-P, Selasa (27/3/2012).

Dolfie menjelaskan, pemerintah memaksa hanya memberi Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBM. Konsekuensinya adalah Pasal 7 Ayat 6 UU APBN 2012, yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, harus dihapus.

Menurutnya, keinginan pemerintah ini berbeda dengan apa yang diajukan PDI-P. Partai ini memilih subsidi BBM ditambah lagi sebesar Rp 42,2 trilliun sehingga harga BBM tak perlu naik, sementara dana kompensasi kenaikan BBM dan tambahan belanja pemerintah dihilangkan.

"Kalau hanya untuk menutup kebutuhan subsidi BBM agar harga tidak naik, itu hanya perlu tambahan Rp 55 triliun. Kita punya uang Rp 134 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. Jadi, itu bisa terpenuhi kalau hanya mau menutup subsidi BBM. Tetapi pemerintah punya pikiran lain tentang ini," ungkapnya.

Sementara itu, Theodorus Jacob Koekrits, yang juga anggota Banggar dari Faksi PDI-P, menyatakan itulah sebabnya pihaknya bersikeras agar kenaikan harga BBM tidak dilakukan. Penghematan APBN yang justru digunakan juga untuk belanja pemerintah, menurutnya, mengorbankan rakyat.

"Pemerintah silakan beralasan, tapi kami berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, kami melihat kalau memang pemerintah mengatakan, situasinya agak genting secara perekonomian, langkah pertama yang harus perhatikan ya rakyat, bukan rakyatnya yang dikorbankan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com