Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen: PAN Akan Gelar Rakernas jika Ubah Arah Koalisi

Kompas.com - 21/08/2014, 14:42 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengaku tidak tahu adanya sinyal partai ini untuk pindah haluan mendukung koalisi Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut Teguh, jika hal ini benar harus diputuskan di forum resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Saya belum tahu, tapi kalau sampai ada keputusan bergabung dengan Jokowi itu harus ada keputusan di forum seperti Rakernas. Tapi sampai saat ini saya belum mendapat informasi itu akan diadakan, apakah itu Rakernas atau Kongres 2015," ujar Teguh di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Hal ini, kata Teguh, serupa dengan putusan PAN untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta yang juga diputuskan pada forum Rakernas. "Ketika kita bergabung ke Prabowo kan melalui forum Rakernas," katanya.

Menurut Teguh, kemungkinan adanya komunikasi antara petinggi partai PAN dan koalisi Jokowi-JK bisa saja terjadi. Namun ia yakin keputusan untuk berpindah haluan tidak akan diambil begitu saja dalam ruang komunikasi tersebut.

"Jadi begini, komunikasinya sudah, kemudian nanti penegasannya melalui forum Rakernas ya itu mungkin saja (bergabung). Tapi harus ada itu, kalau tidak akan diprotes oleh kader-kader dibawah, karena ketika kita memutuskan bergabung itu harus melalui forum," tegasnya.

Namun hingga kini, ia menilai sinyal dari Ketua Umum PAN Hatta Rajasa masih akan tetap konsisten bersama koalisi merah putih. Teguh mengakui posisi PAN untuk berpindah haluan memang dilematis. Mengingat di koalisi merah putih PAN merupakan "pengantin" yang membuat pilihan untuk berpindah menjadi sulit.

"Justru yang harus dilihat disini kan posisi PAN sebagai pengantin. Kita punya pengantin, maka kalau dihitung ya mestinya pilihannya menjadi lebih sulit buat PAN," katanya.

Meski demikian, Teguh mengatakan jika kongres PAN 2015 menghendaki PAN bergabung dengan pemerintahan yang baru, hal tersebut masih dimungkinkan mengingat kongres sebagai forum tertinggi dalam partai ini.

"Nah kan masih ada waktu dari putusan MK hari ini sampai pelantikan Oktober kan masih panjang jadi ceritanya masih samar-samar," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com