Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diharapkan Ungkap "Jeroan" Pemerintahannya kepada Presiden Terpilih

Kompas.com - 19/07/2014, 15:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan bersedia mengundang presiden baru yang terpilih nanti untuk diperkenalkan dengan unit-unit pemerintahan yang sudah ada. SBY diharapkan bisa mengungkapkan kepada presiden yang baru, baik buruknya pemerintahan selama ini.

"Mestinya SBY ke pemerintahan yang terpilih nanti tidak hanya menyampaikan sukses-suksesanya tapi juga jelek-jeleknya, jeroannya," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Dengan demikian, menurut Refly, presiden yang terpilih nantinya bisa lebih mudah menentukan orang-orang yang akan duduk di pemerintahan nantinya. Lebih baik lagi, lanjut Refly, jika SBY memberikan kesempatan kepada presiden yang baru untuk sejenak mengaudit jalannya pemerintahan selama ini.

Proses audit ini, kata Refly, sudah dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. "Obama itu begitu terpilih, mengirim orang untuk diaudit, untuk dilihat orang-orang mana yang cocok di tempat mana. Kalau di Indonesia kan belum ada sehingga menteri-menterinya dipilih berdasarkan feeling saja," sambung Refly.

Dia juga mengingatkan SBY untuk menjaga etika politik dengan tidak mengambil keputusan strategis menjelang pergantian presiden. Misalnya, dengan menunjuk pejabat strategis di ujung masa pemerintahannya.

"Kita berharap presiden yang lama tidak ambil keputusan strategis yang bisa dianulir presiden yang baru seperti zaman bu Mega. Misalnya jabatan panglima TNI, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI, padahal diajukan ke DPR periode yang lama tapi baru di fit and proper di DPR yang baru padahal konstelasi politik di DPR yang baru sudah berubah," tuturnya.

Pendapat senada disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar, pengenalan presiden baru terhadap unit-unit pemerintahan yang ada, diperlukan agar presiden yang baru tidak salah memilih menteri.

Selama ini, menurut Ikrar, pembantu presiden cenderung berasal dari petinggi-petinggi partai politik. Ikrar juga mengatakan agar SBY tidak membuat kebijakan strategis di ujung masa pemerintahannya seperti melakukan renegosiasi kontrak, atau memilih pangglima TNI baru seperti yang pernah dilakukan Megawati Soekarnoputri.

"Terjadi di masa Megawati, Ryamizard Ryacudu jadi panglima TNI, mudah-mudahan tidak terjadi lagi semacam itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com