BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan maritim di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik itu dilontarkan Megawati di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharief Cicip Sutardjo.
Megawati mengatakan, dalam catatannya, kebijakan yang berkaitan dengan kelautan Indonesia selama 10 tahun ini terus menurun. Ia mengaku kecewa karena sokongan APBN yang besar tak dimanfaatkan untuk mengolah hasil laut dan memberikan kesejahteraan pada rakyat, khususnya nelayan.
"Mohon maaf, tapi selama 10 tahun ini kelautan kita menurun. Padahal waktu saya presiden atau wakil presiden, kami tidak pernah melupakan nelayan," kata Megawati, dalam Seminar Nasional Peringatan World Oceans Day, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/6/2014).
Presiden kelima Republik Indonesia itu melanjutkan, saat ini ikan-ikan Indonesia di wilayah perbatasan banyak diambil secara ilegal. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mengantongi informasi dan mampu memberikan respons cepat pada penjarahan hasil laut Indonesia di wilayah perbatasan.
"Kalau saya jadi presiden, seharusnya itu dipikirkan dengan baik," ujarnya.
Cicip hanya tersenyum saat mendengar kritik dari Megawati. Cicip duduk bersebelahan dengan calon presiden Joko Widodo yang telah memberikan sambutan lebih awal.
Saat mendapat kesempatan berbicara, Cicip memberikan sanggahannya. Ia katakan, kebijakan kelautan di era Presiden SBY mengalami kenaikan dan terus beranjak ke angka yang signifikan.
"Sepuluh tahun lalu konsumsi perikanan kita baru 18 kilogram perkapita pertahun, sekarang 35 kilogram perkapita pertahun. Ekspor juga sudah mencapai Rp 308 triliun," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.