Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemenangnya, Ia adalah Presiden Kita...

Kompas.com - 11/07/2014, 17:04 WIB


"MULANE dulur ayo dijogo/Omongane lan kelakuane. Aku tak mau mengerti kenapa orang saling mencaci/Aku mau sederhana/Baik-baik saja/Aku tak mau mengingkari hati nurani".

KOMPAS.com - Suara merdu dari sekelompok penyanyi jalanan mengalun indah, menyanyikan lagu berjudul "Hio" milik Iwan Fals bersama Sawung Jabo di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Gadingkasri, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (9/7/2014). Lagu yang dinyanyikan dengan irama reggae itu seperti menggambarkan yang terjadi di TPS.

Meski Indonesia tegang menanti presiden-wakil presiden terpilih, suasana di TPS 11 damai. TPS yang dibuat di lapangan basket itu dibangun dengan indah. Empat bilik surat suara ditata rapi di bawah dekorasi berbahan styrofoam berbentuk kubah masjid, diwarnai bunga mawar imitasi.

Pemilih yang datang tampak menjiwai hari itu sebagai pesta demokrasi. Mereka bersalaman, saling berbicara, sebelum akhirnya menyalurkan suaranya. Siapa pun yang datang, termasuk anak-anak yang belum memiliki hak suara, ikut mencelupkan jarinya ke tinta.

”Kami di sini aman dan damai saja. Bagi kami, ini pesta, dan kami bisa saling bertemu. Kalau hari biasa, susah bertemunya,” ujar Bambang, dekorator TPS 11 Gadingkasri.

Bambang mendekorasi TPS dengan konsep Ramadhan. Ia menyewa pengamen jalanan untuk meramaikan pemungutan suara itu. Jika dihitung, ongkos dekorasi di TPS 11 jauh melampaui biaya pembangunan TPS yang diberikan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 720.000 untuk setiap TPS.

Edison Indawan (51), Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 11, mengatakan, setiap pemilu, TPS di wilayah itu sengaja dihias indah. Calon pemilih pun dibuat nyaman. ”Kami tak ikut ribut-ribut di luar sana. Mungkin di luar sana sedang ramai saling klaim kemenangan. Tetapi, bagi kami, siapa pun pemenangnya, keduanya tetap presiden kita. Justru yang penting, kami sudah menjalankan proses dengan jujur dan sesuai aturan,” ujar dia.

Selesai memilih, di TPS itu pun siapa saja yang hadir diajak untuk menikmati buka bersama. Menunya kolak pisang dan nasi soto atau nasi ayam.

Damai di keluarga

Tenang dan damai menikmati pemilu presiden juga dialami pasangan Prasetyo (37) dan Ira (34), warga Kelurahan Lesanpuro, Kota Malang. Pasangan suami istri itu memiliki pilihan politik berbeda dalam pilpres kali ini.

"Selama ini adu argumen dan sesekali saling memanasi soal pilihan yang berbeda jelas ada. Namun, seusai memilih dan menyalurkan suara, ya selesai. Biarkan KPU memutuskan siapa pemenangnya. Selanjutnya, biarkan presiden yang terpilih bekerja membangun Indonesia menuju bangsa yang lebih baik," ujar Prasetyo.

Berbeda pilihan politik dalam satu keluarga juga dialami Surya Purnama (22), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, yang berasal dari Kota Bukittinggi, Sumbar. Pilihan politik Surya berseberangan dengan kedua orangtuanya.

”Kami sekeluarga sama-sama sepakat, pilpres adalah hal yang penting dan tak boleh dilewatkan. Meskipun demikian, tidak ada kewajiban memilih calon yang sama. Papa dan mama mengidolakan dan mendukung Joko Widodo-M Jusuf Kalla. Saya dan kakak mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” kata Surya, di Padang, Kamis.

Surya menuturkan, sejak masa kampanye pilpres hingga menjelang pemungutan suara, di rumahnya di Nagari Birugo Bungo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, tetap adem. Orangtua tak memaksanya memilih sesuai pilihan politik mereka.

”Selesai makan malam, kami berkumpul di ruang keluarga dan membicarakan segala hal. Semua berlangsung cair tak perlu berdebat sampai tarik urat membela jagoan masing-masing,” tambah Surya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com