Kompas.com - 05/07/2014, 22:34 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla saat debat cawapres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema 'Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi'. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESCalon wakil presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla saat debat cawapres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu (29/6/2014). Debat cawapres kali ini mengangkat tema 'Sumber Daya Manusia serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi'.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla bernada tinggi saat menyinggung soal komitmen negara-negara industri dalam menerapkan Protokol Kyoto. Menurut JK, negara-negara industri hanya bisa menebar janji. Sementara Indonesia, sebagai negara pemilik areal hutan yang luas, harus berjuang sendiri mengatasi efek gas rumah kaca akibat industri negara-negara maju itu.

"Indonesia pendukung utama Kyoto Protocol karena ini sangat penting bagi kelestarian lingkungan di daerah-daerah. Karena itu, Indonesia sangat mendukung itu," kata JK dalam debat kandidat terakhir di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).

JK menjawab pernyataan dari kompetitornya, calon wakil presiden Hatta Rajasa yang menanyakan efektivitas Kyoto Protocol dan cara mengatasi gas efek rumah kaca.

Menurut JK, Indonesia bahkan sempat protes karena Amerika Serikat sempat tidak mau ikut menandatangai perjanjian Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Protokol Kyoto mengikat negara-negara maju—yang rata-rata menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca dari aktivitas industri mereka—untuk menurunkan emisi gas penyebab pemanasan global tersebut sesuai dengan target tertentu. Hanya AS yang tidak meratifikasi perjanjian ini sejak awal.

JK mengungkapkan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi negara industri lain juga tak mau menjalankannya. Hal ini, kata JK, membuat salah satu klausul perjanjian tentang perdagangan karbon tidak dijalankan.

Di dalam perdagangan karbon, memberikan kemungkinan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat dialokasikan kepada semua pelaku pasar yang terlibat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti kasus di Kalimantan, Australia hanya janji saja mau kasih 1 miliar dollar AS, tapi tidak mau bayar. Akhirnya, kita harus menjalankan itu dengan kekuatan sendiri," pungkas JK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.