Petinggi Adhi Karya Mengaku Pernah Dimintai Uang untuk Anas Urbaningrum

Kompas.com - 30/06/2014, 16:32 WIB
Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (PT AK) Teuku Bagus Mokhmad Noor KOMPAS.COM/DIAN MAHARANIMantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (PT AK) Teuku Bagus Mokhmad Noor
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (PT AK), Teuku Bagus Mokhamad Noor, mengaku pernah dimintai uang senilai Rp 2,2 miliar untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Uang itu diberikan melalui salah satu deputi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muchayat, anak Muchayat, Munadi Herlambang, dan Direktur Operasi PT AK Indrajaya Manopol.

"Kalau enggak salah, sejumlah Rp 2,2 miliar sekian itu lewat tiga orang. Rp 500 juta lewat Saudara Indrajaya Manopol. Indrajaya meminta saya untuk Pak Anas," ujar Teuku Bagus saat bersaksi untuk Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Menurut Teuku Bagus, Indrajaya dan Anas saling kenal karena tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setelah itu, kata Teuku Bagus, Muchayat juga meminta Rp 200 juta untuk kepentingan Kongres Partai Demokrat 2010. Sementara itu, melalui Munadi, diberikan bon sementara sebesar Rp 1,5 miliar dalam beberapa tahap.

"Munadi minta ke kami untuk membantu pelaksanaan Kongres Demokrat di Bandung dan dana tersebut oleh Munadi direncanakan untuk membayar hotel," kata Teuku Bagus. Dalam kongres tersebut, Anas menjadi salah satu kandidat ketua umum.

Teuku Bagus juga menjelaskan bahwa permintaan uang tersebut dikeluarkan dengan bon sementara ke perusahaan dan dibebankan dari proyek-proyek lain, seperti biofarma dan pembangunan Gedung DPR RI.

Anas didakwa menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Menurut jaksa, mulanya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana. Anas disebut menerima 1 unit mobil Toyota Harrier B 15 AUD senilai Rp 670 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire B 69 AUD senilai Rp 735 juta, serta uang Rp 116,525 miliar, dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat. Ia juga disebut mendapat fasilitas survei gratis dari PT Lingkaran Survei Indonesia senilai Rp 478, 632 juta. Anas juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 20,8 miliar dan Rp 3 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X