Mahfud Beri Tips untuk Prabowo Jawab soal Pelanggaran HAM

"Saya pernah bilang ke Pak Prabowo, 'Bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu jika Bapak menjadi presiden?' Itu kan pertanyaan Jusuf Kalla," kata Mahfud menirukan pertanyaan Jusuf Kalla dalam acara debat itu.

Mahfud yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bercerita, dalam debat itu Prabowo menjawab, "Saya akan bertanggung jawab dan tanyakan ke atasan saya."

"Saya bilang seusai debat kepada Prabowo, ada yang lebih bagus jawabannya, yakni seharusnya Anda (Prabowo) bertanya balik, pelanggaran HAM yang mana di masa lalu yang harus diselesaikan," ujar Mahfud mengulangi percakapannya dengan Prabowo.

Menurut Mahfud, jika hendak membicarakan HAM pada masa lalu, di kubu Jokowi-JK juga ada Wiranto yang juga diduga melanggar HAM. Ada AM Hendropriyono yang juga diduga pelanggar HAM.

Mahfud juga menuding kasus pelanggaran HAM juga terjadi dilakukan oleh Soeharto, Bung Karno, yang semuanya itu dalam dokumen sejarah terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Mari kita mulai tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu yang dituding PKI itu dibantai dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai presiden," kata Mahfud saat meresmikan kantor MMD Initiative wilayah barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Tak berhenti sampai di situ, Mahfud mengatakan, pada 1984, ada juga pelanggaran HAM Tanjung Priok, umat Islam diberondong dan tewas diangkut dengan truk, dikumpulkan dan dikubur yang sekarang kuburan massal itu sudah menjadi tol.

"Siapa yang bertanggung jawab itu? Di Lampung, tahun 1991, ada kasus Talang Sari, orang satu desa dibunuh siapa yang bertanggung jawab di situ? Peristiwa Dili, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. Peristiwa 98, itu semua pelanggaran HAM," bebernya.

Kalau mau ditanya yang mana mau diselesaikan, tidak hanya Prabowo yang harus menyelesaikan. "Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," kata dia.

Mahfud menawarkan penyelesaian kasus HAM di Indonesia adalah dengan cara rekonsiliasi, tak usah mencari siapa yang salah karena jika itu dilakukan akan banyak yang kena. "Kenapa tawaran itu saya tawarkan, mari kita berbesar hati untuk saling memaafkan bersatu untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju di masa depan," kata dia.