Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Buka-bukaan soal Penculikan 1998, Apa Kata Kubu Prabowo-Hatta?

Kompas.com - 19/06/2014, 16:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, kembali menegaskan, Prabowo diberhentikan secara hormat dari TNI berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/ABRI/1998.

"Pegangan kita itu adalah keppres yang secara jelas mengatakan Prabowo diberhentikan secara hormat, dihargai hak-haknya, dihargai prestasinya, diberikan pensiun. Itu adalah surat tertinggi yang dikeluarkan Presiden Habibie," kata Tantowi saat dihubungi, Kamis (19/6/2014) sore.

Penegasan itu dinyatakan Tantowi saat dimintai komentar mengenai pernyataan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto tentang pelanggaran hak asasi manusia pada 1998. Wiranto menyebut Prabowo selaku Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) terbukti melakukan penculikan aktivis pada 1998 atas inisiatif sendiri.

Wiranto mengatakan, tidak penting apakah Prabowo diberhentikan secara hormat atau tidak. Dia meminta publik melihat substansi penyebab Prabowo diberhentikan dari ABRI.

"(Diberhentikan secara hormat atau tidak) itu kan satu keterkaitan. Tidak bisa dia (Wiranto) bicara seperti itu. Keppres itu ujung semua proses yang ada dari tim pencari fakta dan Dewan Kehormatan Perwira. Semua rekomendasi itu kan bergulir dan berakhir di keppres," kata Tantowi.

Dengan pemberhentian Prabowo secara hormat oleh presiden, Tantowi yakin bahwa Prabowo sama sekali tidak terlibat dalam aksi penculikan. "Kalau, misalnya, apa yang dituduhkan (Wiranto) benar, ada fakta dan buktinya, tentu Prabowo akan diberhentikan tidak hormat," kata anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com