Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Mantan Menhut Mengaku Hanya "Ngobrol-ngobrol"

Kompas.com - 16/06/2014, 11:27 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat, Senin (16/6/2014). Kasus ini menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, pihaknya memeriksa Prakosa sebagai saksi bagi tersangka lainnya, yakni perwakilan PT Bukti Jonggol Asri Yohan Yap.

Saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pagi tadi, Prakosa tidak mengaku diperiksa. Dia mengatakan bahwa kedatangannya di Gedung KPK hanya untuk ngobrol-ngobrol. "Hanya ngobrol-ngobrol," ucapnya.

Selebihnya, menteri yang pernah menjabat pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini enggan berkomentar kepada wartawan. Mantan Ketua Badan Kehormatan DPR ini pun langsung masuk ke lobi Gedung KPK.

Belum diketahui detail keterkaitan Prakosa dengan kasus dugaan suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor tersebut. Priharsa mengatakan, Prakosa diperiksa karena keterangannya diperlukan untuk melengkapi berkas Yohan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan indikasi adanya keterlibatan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam kasus ini. Busyro mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung yang dipermasalahkan KPK saat ini merupakan otoritas Kemenhut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, suap yang diterima Yasin dan anak buahnya, M Zairin, diduga terkait proses konversi hutan lindung menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri.

Untuk memuluskan konversi hutan itu, Yohan dari PT Bukit Jonggol Asri diduga menyuap Yasin Rp 4,5 miliar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk alih fungsi hutan menjadi lahan perumahan komersial.

Luas kawasan hutan yang diduga digadaikan dalam kasus ini mencapai 2.754 hektar. Adapun 88 persen saham PT Bukit Jonggol Asri diambil alih oleh PT Sentul City pada Januari 2010 guna percepatan proyek kota baru mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com