Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Wilayah Indonesia Harus Dipertahankan Mati-matian

Kompas.com - 05/06/2014, 19:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAYAPURA, KOMPAs.com - Calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mati-matian mempertahankan wilayah yang masuk ke dalam tapal batas NKRI.

"Kalau lapangan mengatakan itu milik kita, ya harus dipertahankan mati-matian," ujar Jokowi di Hotel Aston, Jayapura, Kamis (5/6/2014).

Jokowi menegaskan bahwa tapal batas yang dimiliki Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya menjadi patokan jika ada sengketa wilayah dua negara.

Jangan sampai, lanjut gubernur non-aktif DKI Jakarta tersebut, kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di kawasan perairan Kalimantan, terulang kembali di masa kini.

"Saya memang belum masuk ke materialnya kayak apa. Tapi kalau dipastikan masuk di kita ya harus minta," lanjut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, TNI Angkatan Laut menghentikan pembangunan mercusuar yang diduga dilakukan Malaysia di Tanjung Datuk. Tanjung Datuk adalah wilayah abu-abu karena belum ada kesepakatan dua negara tentang kepemilikan daerah itu.

Pembangunan mercusuar itu pertama kali dideteksi oleh kapal negara dan kapal navigasi dari dinas perhubungan laut, pekan lalu. Temuan dilaporkan ke TNI dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan satu kapal perang dan pesawat udara.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, Indonesia dan Malaysia akan mengadakan joint verification untuk menentukan tapal batas wilayah di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com