Jaksa: Jadi Ketum Demokrat, Anas Gelontorkan Dana Rp 116 Miliar dan 5 Juta Dollar AS

Kompas.com - 30/05/2014, 16:33 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Jumat (30/5/2014). Anas diduga terkait dalam korupsi proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Jumat (30/5/2014). Anas diduga terkait dalam korupsi proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anas Urbaningrum disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116, 525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam dakwaan, uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN. Proyek itu didapat dari Permai Group.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, untuk menghimpun dana guna menyiapkan logistik, Anas dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu, Muhammad Nazaruddin, bergabung dalam Anugerah Group, yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group.

Riciannya, menurut jaksa, yaitu Anas, selaku anggota DPR RI, menerima Rp 2,010 miliar dari PT Adhi Karya (PT AK). Penerimaan itu untuk memuluskan PT AK mendapat proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kemenpora.

"Terdakwa menerima uang dari PT AK untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010," ujar jaksa Yudi Kristiana saat membacakan surat dakwaan Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Dalam dakwaan, uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar kamar dan fasilitas hotel di Bandung, tempat para pendukung Anas menginap.

Selanjutnya, Anas menerima uang dari Nazaruddin yang juga bos Permai Group sebesar Rp 84,515 miliar dan 36.000 dollar AS. Uang itu juga digunakan untuk keperluan persiapan pencalonan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Uang itu di antaranya untuk biaya posko tim relawan pemenangan Anas di Apartemen Senayan City Residence sebesar 30,9.000 dollar AS, dan posko II di Ritz Carlton Jakarta Pacific Place sebesar 5,17.000 dollar AS. Uang itu juga digunakan untuk biaya pertemuan dengan 513 DPC dan DPD pada Januari 2010, pertemuan dengan 430 DPC pada Februari 2010, dan biaya mengumpulkan 446 DPC Maret 2010.

"Untuk biaya pertemuan tandingan saat Andi Alfian Mallarangeng mendeklarasikan sebagai calon ketua umum dengan mengumpulkan kurang lebih 446 DPC," terang jaksa.

Selain itu, uang juga digunakan Anas bersama tim suksesnya untuk roadshow antara bulan Maret-April 2010 di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, untuk biaya deklarasi sebagai calon ketua umum di Hotel Sultan, Jakarta, Anas menghabiskan dana Rp 976,898 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X