Ke Selandia Baru, DPR Berdalih Kejar Target Pengesahan RUU Panas Bumi

Kompas.com - 15/05/2014, 19:41 WIB
Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha
Penulis Nina Susilo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

AUCKLAND, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Panas Bumi di DPR RI menjelaskan, kunjungan kerja dua rombongan anggotanya ke Selandia Baru untuk mencari masukan dan sinkronisasi dengan pemerintah. Kunjungan itu diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengupayakan pengesahan RUU tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Satya Widya Yudha yang menjadi pimpinan rombongan DPR ke Selandia Baru saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Salah seorang mahasiswa Indonesia, Ita Perwira, mempertanyakan kunjungan DPR yang tidak efisien karena dilakukan dalam beberapa gelombang dan saat parlemen Selandia Baru sedang reses. Mahasiswa lain, Irawan Asaad, menambahkan, kunjungan itu hanya menghamburkan uang rakyat, padahal banyak cara lain untuk mendapatkan informasi. Sebaiknya, DPR tak perlu lagi kunjungan dan memanfaatkan telekonferens.

Satya mengatakan, secara keseluruhan hanya 12 anggota pansus dari total 30 anggota Pansus RUU Panas Bumi yang berangkat ke Selandia Baru. Padahal, representasi anggota DPR tak bisa diwakilkan dan semua memiliki hak sama sebab masing-masing memiliki konstituen.

Anggota Fraksi Golongan Karya itu menambahkan, pansus mengupayakan RUU Panas Bumi rampung dan bisa disahkan Juli 2014 ini. Karenanya, kunjungan kerja disertai pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wakil pemerintah. "Jadi ini bukan mumpung ngabisin budget," ujar Satya.

Saat ini, Pansus RUU Panas Bumi DPR dan pemerintah masih menyinkronisasi masalah. Harapannya, proses pembahasan daftar inventarisasi masalah lebih cepat dan RUU Panas Bumi segera masuk ke sidang paripurna DPR.

Satya menyebutkan, rombongan itu ke Selandia Baru untuk melihat industri geotermal, sistem penentuan tarifnya bagaimana, bagaimana menarik investasi, melihat kemungkinan liberalisasi harga, dan mencari bagaimana pembagian participating interest yang diterapkan di sini.

Dalam kunjungan kerja sepanjang 11-16 Mei ini, rombongan dipimpin Satya W Yudha (F-PG) dan terdiri atas Nabiel Al Musawa (F-PKS), Muhamad Syafrudin (F-PAN), dan Djuwarto (F-PDIP), Andi M Ramli (F-PKB). Selain itu, mendampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana serta staf Kementerian ESDM dan tiga staf Sekretariat DPR.

Sebelumnya, tahun 2013, Komisi VII sudah membagi diri dalam tiga kelompok dan kunker ke tiga negara - Selandia Baru, China, dan Norwegia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X