Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Berjaket FPI Protes Kekisruhan di Internal PPP

Kompas.com - 18/04/2014, 22:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekitar 30 orang yang berjaket Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014) malam. Mereka datang untuk memprotes kisruh internal yang terjadi di partai berlambang ka'bah itu.

Selain menggunakan Jaket FPI, mereka juga menggunakan atribut lainnya seperti baju koko dan peci dan sarung. Setibanya di lokasi sekitar pukul 21.45, mereka langsung memasuki lobi gedung DPP PPP. Mereka lalu melantunkan solawat sebelum mengajukan protes terhadap keadaan internal yang ada di PPP.

"Kami menyesalkan ada kisruh internal yang terjadi di partai islam ini. Sebagai masyarakat islam di akar rumput, kami minta PPP untuk menyelesaikan masalah internalnya," kata juru bicara masa Agus Rahmat.

Pria yang mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren Balai Rombeng itu menyatakan malu melihat pertikaian yang terjadi di PPP. Meskipun bukan pengurus partai, namun dia mengklaim sangat peduli terhadap partai Islam, apalagi PPP yang sekarang sedang dalam kondisi kisruh.

"Alangkah tidak pantasnya partai berlambang ka'bah, lambang umat islam, ada perpecahan," tambahnya.

Aksi protes diiringi solawat itu berlangsung sekitar 15 menit. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan lokasi. Tidak ada pimpinan DPP PPP yang ditemui. Saat itu, para pimpinan sedang menggelar rapat untuk membahas mengenai pelaksanaan rapat pimpinan nasional.

"Kita yakin para pimpinan disini tahu dan mendengar meskipun kita tidak temui langsung," kata Rahmat usai melakukan aksinya. Rahmat mengaku aksinya malam ini dilakukan atas inisiatif sendiri. Menurutnya, tak ada perintah dari pihak manapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com