Strategi Baru PPP

Kompas.com - 20/03/2014, 12:53 WIB
Perbandingan komposisi latar belakang caleg PPP untuk DPR dengan semua partai Kompas CetakPerbandingan komposisi latar belakang caleg PPP untuk DPR dengan semua partai
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com - PENGALAMAN panjang meniti politik negeri ini tidak serta-merta melapangkan jalan Partai Persatuan Pembangunan menghadirkan kader mumpuni dalam Pemilu 2014. Konsekuensinya, partai kesulitan melahirkan figur-figur politik yang berkualitas.

Fenomena ini mencuat ketika sistem pemilu diubah dari proporsional tertutup pada Pemilu 1999 menjadi proporsional terbuka pada Pemilu 2004. Dalam sistem proporsional tertutup, kemenangan calon anggota legislatif (caleg) ditentukan berdasarkan nomor urut. Sementara itu, dalam sistem proporsional terbuka, kemenangan berdasarkan perolehan suara terbanyak caleg.

Pergeseran sistem ini membuat PPP harus mengubah strategi dalam merekrut dan menyusun daftar caleg untuk merebut kursi di DPR. Salah satu strategi PPP adalah dengan memasang kembali anggota legislatif periode sebelumnya sebagai caleg. Strategi itu sekaligus membuka kemungkinan ”peningkatan status” caleg, misalnya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) menjadi caleg DPR.

Fenomena ini terlihat dalam komposisi daftar calon tetap (DCT) PPP pada Pemilu 2004 dan 2009. Proporsi caleg dengan latar belakang anggota DPR/DPRD terbilang cukup besar. Pada Pemilu 2004, misalnya, separuh dari caleg PPP diisi oleh caleg yang sudah berpengalaman menjadi anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini berarti mayoritas DCT didominasi caleg yang sudah berpengalaman.

Ketika sistem proporsional terbuka murni diberlakukan pada Pemilu 2009, strategi mengandalkan ”pemain lama” lembaga legislatif perlahan bergeser. Modal politik caleg tidak lagi sekadar pengalaman. Potensi individual seperti popularitas, kapabilitas, integritas, dan dukungan finansial menjadi pertimbangan lebih lanjut.

Dari komposisi DCT 2014 tersirat PPP berupaya mencoba cara baru dalam merekrut calegnya.

Perubahan strategi

Pada Pemilu 2009 dan 2014, caleg dengan latar belakang swasta (karyawan) ada di urutan pertama. Di peringkat kedua adalah caleg dengan latar belakang wiraswasta, disusul caleg anggota DPR/DPRD. Untuk kalangan profesional, meskipun pernah mencuat jumlahnya pada pemilu lima tahun silam, dalam DCT Pemilu 2014 menurun drastis hingga sekitar 6 persen.

Pada pemilu tahun ini, PPP menawarkan 548 caleg kepada rakyat. Sebanyak 47 orang di antaranya menjabat anggota legislatif pusat ataupun daerah. Ini berarti sekitar 90 persen caleg PPP pada saat ini merupakan ”wajah baru”.

Sejumlah ”wajah lama” dalam DCT PPP pada Pemilu 2014 yang menonjol antara lain Ahmad Yani (dapil Sumatera Selatan I), Lukman Hakim Saifuddin (dapil Jawa Tengah VI), dan Muchammad Romahurmuziy (dapil Jawa Tengah VII).

Menilik latar belakang dapil caleg PPP yang memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2009, terungkap bahwa basis atau lumbung suara PPP berkisar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua daerah itu juga menjadi ajang perebutan suara partai peserta pemilu lainnya. Meskipun pertarungan di lapangan bakal berlangsung sengit, hasil PPP pada Pemilu 2009 di kedua wilayah ini cukup menjanjikan.

Jateng dan Jatim masing-masing menyumbang empat kursi DPR untuk PPP. Selain kedua daerah basis itu, Jawa Barat juga memberikan kemenangan yang cukup berarti dengan menyumbangkan tiga kursi. Sementara Banten, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat mampu menghasilkan masing-masing dua kursi. Aceh dan DKI Jakarta, yang sempat menjadi lumbung suara PPP, pada Pemilu 2009 hanya mampu meraih satu kursi. (SULTANI/LITBANG KOMPAS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X