SBY Cuti Tuai Kritik

Kompas.com - 13/03/2014, 08:26 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan saat acara Temu Kader dan Perayaan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/20/2013).
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com —  Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengambil cuti untuk berkampanye bagi Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 menuai kritik. Langkah itu dinilai kurang tepat. Sementara itu, pihak Istana memastikan pemerintahan tidak akan terganggu.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung adalah salah satu yang mengkritik. ”Secara perundang-undangan tidak salah, tetapi, ya, sebaiknya hanya mengurus partai di hari libur,” kata Akbar saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (12/3).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut rencana, mengambil cuti dua hari, 17-18 Maret 2014, untuk berkampanye. Lokasi kampanye yang bakal didatanginya adalah Magelang, Jawa Tengah, serta Bantul, DI Yogyakarta.

Akbar juga mengingatkan, saat SBY menjalankan tugas partai harus ada jaminan tidak mengganggu tugas-tugas negara. ”Beberapa menteri juga pengurus Demokrat sehingga harus mengajukan cuti kampanye,” kata dia.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengkritik rencana cuti SBY tersebut. ”Kita harus punya kepemimpinan yang memegang sistem nilai. Bagaimana ini Presiden, kepala pemerintahan cuti dua hari untuk kampanye pemilu. Itu berarti kita dua hari tidak memiliki presiden. Kita butuh keteladanan pemimpin dalam hal ini,” kata Surya Paloh saat berkunjung ke Redaksi Kompas, kemarin.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, menilai rencana SBY itu kurang tepat. Sejak dilantik, presiden otomatis telah menjadi milik seluruh rakyat. ”Memang kurang lazim karena jabatan beliau sebagai presiden,” kata dia.

Meski demikian, Presiden tetap memiliki hak untuk berkampanye. Apalagi, Presiden juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tidak terbengkalai

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan tugas-tugas negara dipastikan tidak terbengkalai selama Presiden mengambil cuti kampanye selama dua hari. Presiden telah mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas itu dengan Wakil Presiden Boediono.

”Ini sudah dikoordinasikan dan sudah dibicarakan dengan Wapres sehingga saat Presiden Yudhoyono menjalankan kampanye selaku Ketua Umum Demokrat, tentu tugas-tugas pemerintahan tak akan terabaikan,” ujar Julian di Markas Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya.

SBY tak terdaftar

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengingatkan, jika merujuk pada data juru kampanye (jurkam) yang disampaikan Demokrat awal 2013, SBY tidak masuk dalam daftar jurkam.

Hingga kemarin, pihaknya juga belum melihat pemutakhiran daftar jurkam nasional dari Partai Demokrat. Padahal, KPU mengharuskan para jurkam terdaftar di KPU.

Jika tak terdaftar di KPU, Badan Pengawas Pemilu bisa membubarkan kampanye dengan jurkam tidak terdaftar. (RYO/NTA/ATO/ONG/AMR)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Kasus Harun Masiku, Eks Staf Sekjen PDI-P Didakwa Suap Wahyu Setiawan

Nasional
Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Nasional
Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Jokowi Minta Jajarannya Jaga Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Nasional
Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Yusril Nilai Pemda Bisa Kesulitan Lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

MUI: Jangan Lagi Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Jokowi Minta Bantuan Pemerintah Segera Dieksekusi

Nasional
PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

PSHK: Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Saat Wabah Covid-19 Bisa Rugikan Pemerintah

Nasional
Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik

Nasional
PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

PSHK: PP soal PSBB Tak Memadai untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Ramai Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, MUI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

Nasional
IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

IAKMI Ingatkan PSBB Harus Dilakukan Secara Tegas

Nasional
Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Cegah Covid-19, Ini Tantangan Orangtua Dampingi Anak Saat Diam di Rumah

Nasional
Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Masyarakat Tak Dilarang Mudik Lebaran, tetapi Ada Syaratnya

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, PSHK Sesalkan DPR dan Pemerintah Abaikan Suara Publik

Nasional
Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X