Kompas.com - 26/02/2014, 23:03 WIB
Ilustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014. GANI KURNIAWAN/ TRIBUN JABARIlustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014.
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali tetap dianggap sah selama nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang dicoblos terdaftar di satu partai.

"Misalnya dicoblos dua caleg dalam satu partai, itu sah. Itu untuk menekan jumlah surat suara yang tidak sah nanti," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2014).

Ia memprediksi ada banyak varian pencoblosan surat suara oleh pemilih pada hari pemilihan umum mendatang. Menurutnya, KPU harus menerapkan kebijakan agar sejumlah varian tertentu tidak serta-merta dianggap tidak sah.

Ferry menuturkan, KPU harus memperhatikan aspek iktikad pemilih yang mencoblos beberapa caleg dalam satu partai di surat suara. "Jangan sampai ketika varian-varian itu muncul lalu dianggap tidak sah. Harus dilihat iktikad pemilihnya, kalau masih dalam satu partai, itu harus dianggap sah. Kalau di partai berbeda, itu jelas tidak sah," katanya.

Ferry mengatakannya, surat suara yang dicoblos pada dua baris caleg berbeda tetapi ada di kolom partai yang sama, suara dianggap sebagai dukungan parpol bersangkutan. Sementara surat suara yang dicoblos pada satu lajur caleg dan di kolom parpol bersangkutan, maka suara sah akan dihitung masuk ke caleg.

Selain itu, KPU juga menganggap sah surat suara yang dicoblos pada batas di antara dua baris caleg dalam satu parpol. Suara tersebut dianggap milik parpol. "Sistem pemilihan proporsional dengan daftar calon terbuka kan nyoblos partai dan caleg. Nanti kami akan melihat varian pencoblosan yang tidak keluar konteks UU," kata Ferry.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur cara pencoblosan yang benar sehingga suara pemilih dianggap sah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Nasional
Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Nasional
PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

Nasional
Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X