Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Timses: Elektabilitas Jokowi Tinggi karena Berita Tak Penting

Kompas.com - 04/02/2014, 20:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat dan Konsultan Politik Hasan Nasbi menilai, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang selalu tertinggi di berbagai survei calon presiden disebabkan karena pemberitaannya yang sangat masif di media massa.

Padahal, menurut Hasan, pemberitaan di media massa itu tidak penting karena banyak yang tidak terkait dengan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur.

“Jokowi minum temu lawak saja diberitakan, dia naik tangga, padahal disebelahnya ada tangga yang normal, difoto oleh wartawan. Sepatu Jokowi robek juga diberitakan,” ujar Hasan dalam forum diskusi Inilah Demokrasi yang digelar salah satu media online di Jakarta, Selasa (4/2/2014) sore.

Hal tersebut, menurutnya, diperparah dengan sikap masyarakat yang condong memilih presiden berdasarkan tren. Masyarakat, kata dia, hanya melihat bahwa tren Jokowi sedang positif, sehingga mereka berbondong-bondong menjagokan Jokowi jadi Presiden.

Padahal, masyarakat yang menjagokan Jokowi itu, lanjut dia, tidak tahu bagaimana kapabilitas Jokowi sebagai seorang pemimpin.

“Kalau kita men-challenge, perubahan apa yang sudah dilakukan Jokowi di Jakarta? Jawabannya selalu beri dong waktu. Saya mau memberi waktu. Yang enggak mau itu dinamika politik yang memaksa jokowi untuk jadi Presiden sekarang,” ujar Konsultan Politik Jokowi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 itu.

Para pengamat politik yang biasanya bersikap kritis, tambah Hasan, seakan bersikap enggan untuk mengkritisi Jokowi. Seolah takut di-bully oleh masyarakat pendukung Jokowi, kata dia, banyak pengamat yang menganggap sikap Jokowi selalu benar. Akibatnya, fenomena Jokowi seperti dibangun kedalam presepsi mitologi.

Hasan mengatakan, Jokowi sudah dianggap sebagai messiah atau ratu adil di bumi tanpa diperhitungkan kekurangan yang dimiliki. “Jadi kalau katanya suara rakyat itu sama dengan suara Tuhan, saya ingin mengatakan kalau Tuhan salah lagi kali ini,” pungkasnya.

Dulu ketika masih menjadi konsultan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI Jakarta, Hasan mengatakan bahwa politik pencitraan justru nyaris bukan menjadi salah satu pekerjaan utama konsultan politik dalam mengerjakan kampanye Jokowi-Ahok.

"Jokowi-Ahok itu prinsipnya adalah barang bagus. Barang bagus itu lebih mudah dijual," ungkap Hasan ketika itu.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi selalu teratas dalam berbagai survei. Meski demikian, Jokowi tak pernah mau mengomentari hal itu. PDI Perjuangan memang memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres. Hanya, kepastian pencapresan masih menunggu hasil Pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com