Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Kurang Ajar, Gas Elpiji Naik Pas DPR Reses

Kompas.com - 04/01/2014, 13:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso geram dengan keputusan PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Ia merasa kecolongan karena keputusan itu dilakukan saat DPR sedang memasuki masa reses.

"Keputusan yang kurang ajar, (dilakukan) saat kami sedang reses. Seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik," kata Priyo di Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

Ketua DPP Partai Golkar ini menuturkan, harus ada pihak yang mengaudit keuangan Pertamina. Pasalnya, Pertamina berkilah terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kilogram karena alasan mengalami kerugian.

Ia menegaskan, pemerintah juga harus berani memberi teguran keras karena Pertamina mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan rakyat. Ia berharap ada evaluasi dari kebijakan tersebut sehingga rakyat tak terlalu lama menderita.

"Alasannya, selama ini Pertamina rugi sekian triliun, tapi sebenarnya perlu diaudit," pungkasnya.

Seperti diberitakan, PT Pertamina Tbk per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung gas 12 kg sebesar 68 persen atau sekitar Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga per tabung Rp 70.200.

Menurut Pertamina, kenaikan harga itu dilakukan untuk menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg yang rata-rata mencapai Rp 6 triliun per tahun. Harga pokok perolehan elpijinya disebut sudah mencapai Rp 10.785 per kg.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg sepenuhnya merupakan aksi korporasi PT Pertamina Tbk tanpa perlu meminta izin pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak punya kewenangan untuk mengintervensi harga itu, kecuali untuk elpiji subsidi.

Jika punya kewenangan, tambah Hatta, pemerintah ingin tidak dilakukan kenaikan harga untuk saat ini. Pasalnya, kenaikan harga elpiji dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun diyakini dampaknya kecil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com