BPK: Kasus Century, Negara Rugi Lebih dari Rp 7 Triliun

Kompas.com - 23/12/2013, 16:42 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara terkait proyek Hambalang kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/9/2013) sekitar pukul 13.00 WIB. KOMPAS.com/Icha RastikaKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara terkait proyek Hambalang kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/9/2013) sekitar pukul 13.00 WIB.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Berdasarkan LHP itu, kasus Century telah merugikan negara lebih dari Rp 7 triliun.

Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, untuk pemberian FPJP ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Kemudian, untuk penetapan  sebagai bank berdampak sistemik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.

“Pemberian FPJP dari BI ke Bank Century yang menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Nilai tersebut merupakan keseluruhan penyerahan FPJP dari BI ke Century tanggal 14,17 dan 18 November 2008. Proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, merugikan keuangan negara Rp 6,742 triliun,” kata Hadi di Gedung KPK RI, Senin (23/12/2013).

Hadi menjelaskan, untuk kerugian negara Rp 6,742 triliun merupakan keseluruhan penyertaan modal sementara (PMS) dari lembaga penjamin simpanan (LPS) ke Bank Century selama 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

“Tata cara perhitungan kerugian negara sepanjang pemberian FPJP melanggar peraturan, itu dianggap keseluruhan uang cair adalah kerugian negara. Bagi bailout atau PMS,  kalau bertentangan itu menjadi kerugian negara,” terang Hadi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Budi juga telah ditahan di Rutan KPK.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wapres. Ketika itu, Boediono diperiksa dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia untuk menggali informasi mengenai keputusan Bank Indonesia dalam pemberian FPJP. Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik.

Saat itu, Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik. Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat.

Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China. KPK saat ini juga tengah mendalami apakah ada penyelewengan dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X