Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Kuis Kebangsaan Win-HT Memang Di-"setting", tetapi...

Kompas.com - 11/12/2013, 18:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengakui bahwa acara Kuis Kebangsaan Win-HT yang ditayangkan di RCTI memang telah dirancang sedemikian rupa. Namun, menurutnya, hal itu tidak melanggar ketentuan yang ada.

"Semua itu sudah di-setting. Tetapi, perancangan itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan, dan diizinkan. Jangan hanya mendasarkan pada suka atau tidak suka, merasa ada persaingan kemudian sesuatu yang baik disalahkan," katanya, Rabu (11/12/2013).

Wiranto menegaskan bahwa pada awalnya Kuis Kebangsaan dimaksudkan untuk mengajak masyarakat mengenal sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk berpikir positif.

"Itu bukan untuk menjerumuskan. Itu kan untuk menumbuhkan gairah di tengah masyarakat dalam mempelajari sejarah sekaligus mempelajari kepahlawanan kita. Mempelajari budaya, mempelajari hal-hal yang positif bagi negara ini. Mohonlah ya jangan dicurigai," tuturnya.

"Jangan kemudian dianggap ini akal-akalan, kami tulus melakukan itu, karena kami merasa semangat kebangsaan sudah luntur, apa salahnya memberikan lewat cara yang menarik," tambahnya kemudian.

Kuis "setting"-an

Pengguna media sosial, termasuk Twitter dan Kaskus, ramai membicarakan Kuis Kebangsaan Win-HT, Selasa (10/12/2013). Kuis ini diduga telah diatur setelah beberapa peserta melontarkan jawaban sebelum pembawa acara mengajukan pertanyaan.

Kuis yang ditayangkan secara langsung di RCTI ini dikatakan bertujuan untuk menguji wawasan dan pengetahuan warga tentang Indonesia, baik sejarah, geografi, Pancasila, pengetahuan umum, maupun informasi terkini. Kuis ini disponsori oleh pasangan calon presiden-calon wakil presiden Wiranto-Hary Tanoesoedibjo yang diusung oleh Partai Hanura.

Setiap peserta diminta memekikkan kata kunci (password) kuis, yaitu "Bersih, Peduli, Tegas". Kata kunci ini merupakan salah satu jargon yang diusung Wiranto-Hary Tanoe. Setiap peserta yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar mendapat hadiah, seperti kamera dan dispenser.

Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter dan Kaskus, seorang warga bernama Syaifudin dari Trenggalek, Jawa Timur, melontarkan jawaban, "A. Istana Maimun." Padahal, Syaifudin belum memilih pertanyaan yang diajukan.

"Huruf apa, Pak? Bukan, Pak. Ini dia nih. Bapak boleh pilih dulu huruf (W, I, N, H, T) yang ada di sebelah saya. Silakan," kata Tifanny, pembawa acara, seraya menunjukkan pilihan huruf yang dapat dipilih Syaifudin.

Syaifudin pun terdengar kebingungan dan sempat berujar, "Ooh..."

Setelah berpikir sejenak, Syaifudin pun akhirnya memilih pertanyaan yang berada di balik huruf "H". Setelah itu, Syaifudin pun diajukan pertanyaan sebagai berikut: "Istana yang menjadi salah satu ikon Kota Medan dan dibangun pada tahun 1888 adalah?" Di bawah pertanyaan, ada tiga pilihan, yaitu: A. Istana Maimun, B. Gedung Sate, dan C. Museum Gajah.

Syaifudin pun kembali mengulang jawaban, "A. Istana Maimun", yang dinyatakan benar.

Ada lagi kejadian lucu lainnya. Seorang warga dari Medan bernama Yoel pun sempat kebingungan mengikuti kuis ini. Sebelum mendapatkan pertanyaan, Yoel langsung melontarkan jawaban, "A. MT Haryono".

Akhirnya, pembawa acara pun mengingatkan Yoel untuk memilih pertanyaan terlebih dahulu. Yoel pun sempat memilih huruf "A". Padahal, di layar kaca, tak ada huruf A. Huruf yang tersedia adalah W, I, N, H, T.

Akhirnya, Yoel memilih huruf "W". Pertanyaan pun diajukan, "Selain Ahmad Yani, siapa yang termasuk dalam tujuh pahlawan revolusi?" Selanjutnya terpampang tiga pilihan, yaitu: A. MT Haryono, B. Gatot Subroto, dan C. Selamet Riyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com