KPK Duga Ada Pemalsuan Dokumen C1 Terkait Kasus Akil

"Yang itu kami dapat, cuma kami belum menguji itu karena kan yang fokus konsentrasinya KPK apakah tuduhan kita sesuai sprindik bisa dibuktikan. Ini belum diuji ya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (9/12/2013), saat ditanya apakah KPK menduga adanya pemalsuan dokumen tersebut.

Namun, jika benar ada pemalsuan, KPK kemungkinan akan menyerahkan masalah tersebut kepada kepolisian atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Bambang, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menguji dugaan pemalsuan dokumen C1 tersebut.

"Cuma memang itu untuk mengamankan sistem informasi jadi penting, dokumen itu bagian dari sistem," tambahnya.

Saat dikonfirmasi apakah pemalsuan dokumen itu diduga dilakukan orang dekat Akil yang bernama Muchtar Effendi, Bambang mengatakan bahwa penelusuran KPK belum sampai ke sana.

"Kami belum sampai ke situ, kalau betul main di C1, bahaya betul. Bayangin saja kalau C1 itu bisa dipalsu karena itu kan di dalam dokumen pemilu. Itu sangat penting, selalu dipakai untuk konfirmasi jumlah suara," tutur Bambang.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus, yakni dugaan penerimaan suap terkait sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas, penerimaan gratifikasi terkait perkara yang pernah ditanganinya di MK, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah beberapa kali memeriksa Muchtar.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, Muchtar mengaku dimodali Akil untuk membuka sejumlah usaha, di antaranya jual beli mobil, perikanan, dan konveksi. Hingga Jumat (31/11/2013), KPK menyita 31 mobil terkait kasus Akil. Sebanyak 26 di antaranya diduga berkaitan dengan Muchtar. Mobil-mobil itu disita KPK dari Cempaka Putih, Jakarta, Depok, dan sebuah tempat yang mirip showroom mobil di Puncak, Bogor, Jawa Barat.