Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Silang Pendapat Soal Dana Konvensi Demokrat

Kompas.com - 03/12/2013, 21:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat silang pendapat soal dana konvensi yang dianggap minim dan macet. Internal komite konvensi memberi pernyataan berbeda tentang pendanaan tersebut.

Anggota Komite, Effendi Ghazali, menuturkan bahwa salah satu pemicu meredupnya konvensi adalah karena Partai Demokrat tak menggulirkan cukup dana untuk mendukung kegiatan para kandidat. Alhasil, kontestasi antarkandidat menjadi minim, dan sosialisasi pada publik hampir tak terdengar.

"Mereka (kandidat) dibatasi betul budget-nya, (pasang) iklan tanggung jawab masing-masing," kata Effendi saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengungkapkan bahwa kurang menariknya konvensi lantaran persoalan dana dari partai ke komite yang macet. Ia yang menjadi salah satu kandidat konvensi mulai meragukan dukungan yang diberikan partainya untuk gelaran konvensi.

Apa yang disampaikan Hayono bukan tanpa alasan. Dirinya membandingkan besarnya anggaran dari partai pada 2009 demi untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi di 2014, dukungan sebesar di periode sebelumnya ia katakan tak terlihat.

"Partai Demokrat tak punya media, itu tak perlu dibahas karena sudah terjadi. Bukan itu masalahnya. Menurut saya, ini belum ada dana, belum dapat dari partai. Dananya kan harus halal, jadi sulit," kata Hayono.

Secara terpisah, Juru Bicara Komite Konvensi Demokrat Rully Charis membantah perihal sulitnya dana untuk konvensi. Ia tegaskan, semua agenda komite berjalan sesuai jadwal dengan dana yang tersedia dan cukup.

"Saya pikir tidak ada masalah dengan dana. Namun, memang kami cukup konservatif soal dana, alokasinya harus tepat, efektif, efisien, terukur, dan tentunya akuntabel," ujar Rully.

Rully menjelaskan, pelaksanaan konvensi tetap berjalan lancar. Pada Januari 2014, ia yakin konvensi akan memberikan gairah baru dalam perpolitikan nasional serta menjadi gelaran yang akan menarik perhatian masyarakat. Mantan Direksi LKBN Antara dan TVRI itu menambahkan, dana konvensi sudah dialokasikan.

Penggunaan terbesar ada pada pos pelaksanaan survei, debat kandidat, dan kerja sama dengan media massa. Pada Januari mendatang, kata Rully, komite juga akan menyelenggarakan diskusi mingguan antarcapres di kantor komite mulai pertengahan Desember ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com