Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Lirik Jokowi, PDI-P Ingatkan Serangan SARA Pilkada Jakarta

Kompas.com - 03/12/2013, 18:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanggapi dingin keinginan pedangdut Rhoma Irama untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Partai ini pun mengingatkan aksi Rhoma yang sempat menyerang Jokowi dengan isu SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

"Yang kami pahami, pemimpin itu kan betul-betul yang harus pahami prinsip kebangsaan, sistem kesejahteraan, keadilan, dan ketuhanan di masa lalu. Sementara ini, kami ingat pada pilgub masa lalu ada pernyataan Rhoma Irama kepada Jokowi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat dihubungi Selasa (3/12/2013).

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, pasangan ini mendapat serangan politik dari Rhoma Irama dengan membawa isu SARA dan meminta warga Ibu Kota tak memilih Jokowi-Ahok. Rhoma pun sampai diadukan ke panitia pengawas pemilu, tetapi diputus tak bersalah. Tetapi, sebelum diputuskan, Rhoma menggelar jumpa pers dan membantah melakukan kampanye SARA sambil menangis.

Dengan kenangan masa lalu itu, Hasto pun menyangsikan kapasitas Rhoma sebagai pemimpin. "Ini fenomena mendadak presiden. Presiden bukan dilihat dari kepemimpinan, tapi dari hasil simulasi dari calon-calon yang dipersepsikan memiliki elektabilitas yang tinggi. Ini mereduksi pemahaman kita tentang pemimpin bangsa," ujarnya.

Hasto mengatakan, partainya tidak akan mempertimbangkan menduetkan Jokowi dengan Rhoma. Menurutnya, pertimbangan koalisi lebih dititikberatkan pada platform partai politik, bukan atas individu. Hasto menduga Rhoma tengah berstrategi dengan menggunakan nama Jokowi.

"Dengan gaya Rhoma ini, seolah ukuran pemimpin nasional adalah elektabilitas sehingga dia berusaha merangkul mereka yang punya efek elektoral, sah-sah saja," ucap Hasto.

Seperti diberitakan, Rhoma Irama yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 mengklaim ideal jika berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dan cawapres.

Menurut Rhoma, ia dan Jokowi sama-sama merakyat. "Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Rhoma pasangan sama Jokowi sangat mungkin. Ini bisa jadi pasangan ideal. Saya rasa seperti itu," ujar Rhoma.

Kesamaan dirinya dan Jokowi, kata Rhoma, karena latar belakang dirinya sebagai penyanyi dangdut yang dianggap milik rakyat. "Saya lihat Beliau (Jokowi) orang yang merakyat. Lalu, dangdut itu juga kan segmennya rakyat dan punya rakyat," ujar Rhoma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com