Di Depan Akademisi, Surya Paloh Sindir SBY

Kompas.com - 28/11/2013, 12:47 WIB
Surya Paloh Angger AndreasSurya Paloh
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurut Paloh, hal itu mencoreng nilai negarawan yang melekat pada seorang kepala negara.

"Itu mempersempit, sayang, ada yang hilang sisi keteladanannya," kata Paloh saat seminar politik di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Seminar itu dihadiri para akademisi, mulai dari mahasiswa hingga guru besar, serta kalangan umum.

Paloh mengatakan, apa pun alasannya, Presiden SBY seharusnya tidak merangkap jabatan. Meski tak ada peraturan yang dilanggar, secara etika jelas bahwa rangkap jabatan itu dianggapnya tidak etis dan bisa mengganggu kinerja sebagai kepala negara.

Sejatinya, kata Paloh, seorang pemimpin negara harus memiliki visi dan telah menyelesaikan semua urusan pribadinya, keluarga, bisnis, atau partai.

"Kalau belum selesai, maka negara kita akan dirugikan sekali. Keteladanan itu memerlukan pengorbanan, dan pemimpin yang berani berkorban saya pikir akan menjadi teladan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti pascamenjadi tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang. SBY lalu menunjuk Syarief Hasan sebagai Ketua Harian untuk menjalankan tugas Ketum sehari-hari.

Pihak Istana ataupun Partai Demokrat berkali-kali menyampaikan bahwa rangkap jabatan SBY tidak akan mengganggu kinerja sebagai Presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X