Kompas.com - 23/11/2013, 11:34 WIB
Resepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). KOMPAS/HERU SRI KUMORO Resepsionis di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) merupakan lahan basah praktik korupsi. Kewenangannya yang besar, dan lemahnya pengawasan, dianggap oleh Firdaus sebagai faktor utama penyebab.

"SKK Migas lahan basah korupsi," kata Firdaus dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013).

KOMPAS.com/Indra Akuntono Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas

Firdaus menyampaikan, salah satu fungsi SKK Migas adalah menunjuk pihak yang berhak menjual migas kepada swasta atau negara lain. Dalam praktiknya, penyelewengan tak hanya terjadi di hilir, tetapi juga di hulu, sampai melebar pada mitra kerja SKK Migas dan pihak konsultan.

Ia melanjutkan, dalam catatannya, perputaran uang di SKK Migas dapat mencapai ratusan triliun. Uang dengan jumlah besar tersebut sangat rentan diselewengkan karena pengelolaannya tidak transparan, didominasi kekuatan elite dan para mafia besar.

"Kewenangan juga besar dengan pengawasan yang minim," ujarnya.

Data dari temuan Badan Pemeriksa Keungan tahun 2009-2011 yang dipaparkan Firdaus menunjukkan, penyimpangan di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai belasan triliun rupiah. KKKS adalah badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Jumlah KKKS di Indonesia saat ini sekitar 70, dan tak lebih dari 10 persennya dijadikan sampel yang diaudit oleh BPK. Hasilnya, BPK menemukan penyimpangan sebesar Rp 18,7 triliun di medio tersebut.

"Di SKK Migas, temuannya sekitar Rp 1,7 triliun. Temuan ini terus berulang di setiap semester, jarang yang ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dan hanya dianggap angin lalu," pungkasnya.

Menurut Firdaus, minimnya respons yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menyikapi penyelewengan di SKK Migas terjadi karena kurangnya kesadaran bahwa industri migas merupakan bagian dari keuangan negara. Selain itu, di dalamnya juga masif terjadi pemberian gratifikasi dengan berbagai modus, mulai dari gratifikasi perjalanan, hiburan, hari raya, hingga uang terima kasih.

"Sulit terbuka, ada kekuatan besar di sana, ada kepentingan politik, kepentingan bisnis, dan kepentingan global," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X