Tinggalkan Rapat DPR, Ruhut Demo di Depan Kedubes Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul ikut berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11/2013). Ruhut mengaku meninggalkan rapat di Komisi III DPR agar dapat mengikuti aksi protes atas penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia.

"Mendengar ada demo saya tinggalkan (DPR), saya lagi rapat Komisi III. Bahkan tadi saya ketemu Hasanuddin (Wakil Ketua) Komisi I dan lainnya. Hey, kalian Komisi I ayo ikut sama gua, ayo kita dukung," kata Ruhut di sela-sela unjuk rasa.

Menurut Ruhut, seharusnya anggota Komisi I ikut mendukung aksi demo di depan Kedubes Australia. "Saya kira ini (lingkup) Komisi I, tapi enggak apa-apa Komisi III bisa, kok," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ruhut ikut berorasi bersama pengunjuk rasa. Dia sampai naik ke atas mobil. Ruhut mengajak warga Indonesia untuk tetap kompak menyikapi penyadapan oleh Australia. "Jadi, semua harus kompak bersatu. Kita harus lawan Australia dan imperialis lainnya," ujarnya.

Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan orang dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam. Mereka menuntut agar Australia meminta maaf secara resmi pada Indonesia. Selain itu, mereka mendesak Australia memberikan klarifikasi secara terbuka terkait penyadapan.

Aksi unjuk rasa itu membuat arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, macet. Jalur lambat di depan Kedubes Australia terpaksa ditutup. Ratusan aparat kepolisian juga berjaga di sekitar lokasi.

Seperti diberitakan, hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, pada Agustus 2009.

Presiden SBY mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Kemudian Presiden SBY mengirim surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.