Tinggalkan Rapat DPR, Ruhut Demo di Depan Kedubes Australia

Kompas.com - 21/11/2013, 13:01 WIB
Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).  TRIBUN NEWS/DANY PERMANA Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul ikut berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11/2013). Ruhut mengaku meninggalkan rapat di Komisi III DPR agar dapat mengikuti aksi protes atas penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia.

"Mendengar ada demo saya tinggalkan (DPR), saya lagi rapat Komisi III. Bahkan tadi saya ketemu Hasanuddin (Wakil Ketua) Komisi I dan lainnya. Hey, kalian Komisi I ayo ikut sama gua, ayo kita dukung," kata Ruhut di sela-sela unjuk rasa.

Menurut Ruhut, seharusnya anggota Komisi I ikut mendukung aksi demo di depan Kedubes Australia. "Saya kira ini (lingkup) Komisi I, tapi enggak apa-apa Komisi III bisa, kok," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ruhut ikut berorasi bersama pengunjuk rasa. Dia sampai naik ke atas mobil. Ruhut mengajak warga Indonesia untuk tetap kompak menyikapi penyadapan oleh Australia. "Jadi, semua harus kompak bersatu. Kita harus lawan Australia dan imperialis lainnya," ujarnya.

Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan orang dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam. Mereka menuntut agar Australia meminta maaf secara resmi pada Indonesia. Selain itu, mereka mendesak Australia memberikan klarifikasi secara terbuka terkait penyadapan.

Aksi unjuk rasa itu membuat arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, macet. Jalur lambat di depan Kedubes Australia terpaksa ditutup. Ratusan aparat kepolisian juga berjaga di sekitar lokasi.

Seperti diberitakan, hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, pada Agustus 2009.

Presiden SBY mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Kemudian Presiden SBY mengirim surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X