Tinggalkan Rapat DPR, Ruhut Demo di Depan Kedubes Australia

Kompas.com - 21/11/2013, 13:01 WIB
TRIBUN NEWS/DANY PERMANA Anggota Komisi III DPR-RI, Ruhut Sitompul, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM di Gedung DPR/MPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ruhut Sitompul ikut berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11/2013). Ruhut mengaku meninggalkan rapat di Komisi III DPR agar dapat mengikuti aksi protes atas penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia.

"Mendengar ada demo saya tinggalkan (DPR), saya lagi rapat Komisi III. Bahkan tadi saya ketemu Hasanuddin (Wakil Ketua) Komisi I dan lainnya. Hey, kalian Komisi I ayo ikut sama gua, ayo kita dukung," kata Ruhut di sela-sela unjuk rasa.

Menurut Ruhut, seharusnya anggota Komisi I ikut mendukung aksi demo di depan Kedubes Australia. "Saya kira ini (lingkup) Komisi I, tapi enggak apa-apa Komisi III bisa, kok," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ruhut ikut berorasi bersama pengunjuk rasa. Dia sampai naik ke atas mobil. Ruhut mengajak warga Indonesia untuk tetap kompak menyikapi penyadapan oleh Australia. "Jadi, semua harus kompak bersatu. Kita harus lawan Australia dan imperialis lainnya," ujarnya.

Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan orang dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam. Mereka menuntut agar Australia meminta maaf secara resmi pada Indonesia. Selain itu, mereka mendesak Australia memberikan klarifikasi secara terbuka terkait penyadapan.

Aksi unjuk rasa itu membuat arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, macet. Jalur lambat di depan Kedubes Australia terpaksa ditutup. Ratusan aparat kepolisian juga berjaga di sekitar lokasi.

Seperti diberitakan, hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, pada Agustus 2009.

Presiden SBY mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Kemudian Presiden SBY mengirim surat kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X