JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengaku setuju dengan sikap pemerintah Indonesia terhadap Australia yang menyadap saluran komunikasi sejumlah petinggi Indonesia. Bahkan bila perlu, Akbar mengusulkan agar sikap Indonesia ke Australia dapat lebih dipertegas.
"Bilamana perlu lebih berat, misalnya kita bisa panggil Dubes Australia ke sini (DPR), kita bisa berikan peringatan," kata Akbar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Lebih jauh, Akbar menyampaikan perlu juga digulirkan wacana untuk mengusir Duta Besar Australia di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan Indonesia di mata dunia.
"Kalau perlu ambil tindakan tegas, bisa saja pengusiran," tandasnya.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11/2013). Informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh bekas intel Amerika Serikat, Edward Snowden.
Dokumen rahasia itu berhasil didapatkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Pada hari ini Presiden menyatakan bakal mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan terkait penyadapan tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
