KOMPAS.com - Seperti halnya Indonesia, tahun depan bakal menjadi ”tahun politik” bagi Kerajaan Swedia. Pada 14 September 2014, Swedia akan menggelar pemilihan umum legislatif. Partisipasi politik para pemilih menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian serius dari pemerintah negara itu.

Sebanyak 349 anggota parlemen akan dipilih dalam pemilihan legislatif di Swedia. Partai atau koalisi partai mayoritas akan memilih perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan. Adapun pada 2010, delapan partai politik mendapat kursi di parlemen setelah melampaui ambang batas perolehan suara 4 persen.

”Pemerintah Swedia mengalokasikan 60 juta krona (sekitar Rp 103 miliar) untuk berbagai aktivitas guna mendorong lebih banyak pemilih,” kata Hanna Gerdes, penasihat politik Menteri Urusan Uni Eropa dan Demokrasi Kerajaan Swedia Briggita Ohlsson, dalam diskusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang digelar The Swedish Institute, di Stockholm, Swedia, Senin (4/11).

Dana itu untuk kegiatan pemilu di sekolah-sekolah, proyek inisiatif masyarakat terkait partisipasi pemilih, pendanaan bagi partai politik di parlemen, lembaga keagamaan, dan peningkatan aksesibilitas pemilih berkebutuhan khusus.

Kegiatan pemilu di sekolah-sekolah itu terbilang unik. Siswa yang belum memiliki hak pilih diajak ”belajar” memilih. Hasil pemilihan itu, walau tidak berpengaruh pada pemilihan parlemen, tetap akan dicatat. ”Kami melakukan ini untuk mendorong anak-anak agar ketika setelah berusia 18 tahun mereka lebih tertarik memakai hak pilihnya,” kata Hanna.

Partisipasi pada pemilihan parlemen di Swedia tahun 2010 mencapai 84,6 persen dari 7,1 juta pemilih terdaftar. Menurut Hanna, capaian itu membanggakan karena pemilih di Swedia tidak ”dipaksa” memilih. Tidak ada sanksi bagi warga yang tak memakai hak pilih.

Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance, rata-rata partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Swedia tahun 1948- 2010 di atas 80 persen. Persentase tertinggi pada 1976, yakni 91,76 persen. Persentase terendah pada 1958 dengan partisipasi pemilih 77,42 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Hanna mengaku ada kesenjangan tingkat pemilih berdasarkan wilayah dan latar belakang masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Di wilayah Stockholm, partisipasi pemilih di daerah dengan tingkat pendidikan tinggi dan latar belakang ekonomi kuat, seperti Södra Ängby, mencapai 94 persen. Namun, daerah dengan konsentrasi imigran, seperti Rinkeby, hanya 36 persen pemilih yang menggunakan haknya.

”Kami menginginkan partisipasi yang lebih setara,” kata Hanna yang juga politisi Partai Liberal, salah satu dari empat partai koalisi pemerintah.

Transparansi parlemen