Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Resmi Jadi Calon Kapolri, Ini Kata KPK

Kompas.com - 27/09/2013, 19:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, KPK tidak dalam posisi menilai seseorang layak atau tidak layak menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Abraham mengatakan, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.

Hal ini disampaikan Abraham pencalonan Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal (Pol). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan Sutarman sebagai calon tunggal kapolri.

“KPK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung seseorang atau orang lain yang menduduki posisi sebagai kapolri karena itu kewenangan presiden,” kata Abraham di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

KPK dan Polri sama-sama penegak hukum yang bersinergi dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan KPK dan Kepolisian sempat menegang saat KPK pertama kali menyidik kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang menjerat Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo.

Tidak lama setelah KPK menetapkan Djoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka, Kepolisian meningkatkan penanganan kasus simulator SIM ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka, kecuali Djoko.

Menyusul kemudian, Kepolisian menetapkan penyidik KPK Komisaris Polisi Novel Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan terhadap pelaku pencuri sarang burung walet di Bengkulu delapan tahun lalu. Sejumlah petugas Kepolisian juga mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta untuk menangkap Novel.

Ketua tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar menduga Sutarman berada di balik penetapan Novel sebagai tersangka. Dugaan ini pun dibantah Sutarman. Dia mengatakan bahwa penangkapan Novel merupakan proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com