Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/09/2013, 15:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta Televisi Republik Indonesia (TVRI) meningkatkan kualitas produksi siaran pasca-penayangan siaran tunda acara Konvensi Demokrat, Minggu (15/9/2013), selama sekitar 2,5 jam. Pasalnya, dari pengamatan KPI, ada sejumlah kelemahan dalam produksi TVRI.

"Catatan penting, ke depan TVRI harus memperbaiki kualitas produksi program," kata Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran S Rahmat Arifin saat jumpa pers di Kantor KPI di Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Jumpa pers digelar untuk menyampaikan keputusan KPI terkait penayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. KPI menjatuhkan saksi administrasi berupa teguran kepada TVRI lantaran dianggap tidak berimbang, dan tidak berpegang pada asas perlindungan kepentingan publik yang bersifat independen dan netral.

Rahmat mengatakan, kelemahan TVRI adalah karena tidak melakukan proses editing sebelum menayangkan acara konvensi selama 2,5 jam secara tunda. Padahal, menurut Rahmat, seharusnya dilihat terlebih dulu isi rekaman sebelum ditayangkan.

TVRI menayangkan pada 15 September 2013 pada pukul 22.00 WIB-00.25 WIB. Padahal, acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya baru selesai sekitar pukul 22.00.

Selain itu, tambah Rahmat, belum adanya perencanaan yang detail untuk tayangan pemilu di TVRI. Padahal, TVRI mendeklarasikan sebagai TV pemilu 2014. Untuk itu, KPI meminta TVRI segera membuat perencanaan tayangan pemilu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua parpol peserta pemilu.

Masukan lainnya, tambah Rahmat, TVRI jangan lagi menayangkan secara khusus acara politik yang berkaitan dengan pemilu seperti penayangan konvensi. TVRI tetap boleh menayangkan acara politik, namun harus dimasukkan dalam acara berita. Durasinya hanya hitungan menit.

Rahmat mengatakan, bisa saja TVRI menayangkan secara utuh acara politik. Namun, acara tersebut digelar oleh penyelenggara negara seperti KPU dan Bawaslu. Contohnya, ketika debat kandidat capres.

"Event politik bisa diwadahi tapi tidak sepanjang waktu yang bisa memancing terindikasi blocking time. Tayangan breaking news enggak apa-apa, tapi harus memberikan kesempatan yang sama kepada parpol lain," kata Rahmat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Jelang Debat Pilpres, Muhaimin: Kami Sudah Siap

Nasional
Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Nasional
Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Kampanye di Cirebon, Anies Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan

Nasional
Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Panelis Debat Capres Diminta Tandatangan Pakta Integritas Tak Akan Bocorkan Pertanyaan

Nasional
Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Potret Persiapan Panggung Debat Capres Bertemakan 'Townhall' di Halaman KPU RI

Nasional
Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nusron Wahid: Pak Prabowo Sudah Siap Debat sejak 15 Tahun Lalu...

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Sesama Kandidat Tak Boleh Saling Serang Visi Misi Saat Debat

Nasional
Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Prabowo akan Buka Sekolah Unggulan di Sumbar

Nasional
Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

Nasional
Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Kunjungi Warga di Pasar Raya Padang, Prabowo Ajak Masyarakat Sumbar Gunakan Hak Pilih

Nasional
Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Anehnya Sikap Parpol di DPR, Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah RUU DKJ Disetujui di Paripurna

Nasional
Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Ini 11 Panelis Debat Capres Perdana 12 Desember 2023

Nasional
Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Singgung Kasus Haris-Fatia hingga Butet, Usman Hamid: Kekuasaan Sedang Resah

Nasional
Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Jelang Debat Perdana, Gibran: Sudah Simulasi

Nasional
Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Kampanye di Kuningan, Anies Janji Perjuangkan Eyang Hasan Maolani Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com