Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Juga Tunda Penetapan DPT Luar Negeri

Kompas.com - 19/09/2013, 18:00 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Bukan hanya menunda tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunda penetapan DPT Luar Negeri (LN) menjadi 13 Oktober 2013 mendatang. Penetapan dilakukan mengingat sebagian besar DPTLN belum masuk ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Iya (ditunda). Kami samakan dengan penetapan DPT (oleh KPU kabupaten/kota) untuk menjamin data yang baik. Jadi penetapan DPTLN dilakukan 13 Oktober 2013 nanti,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (19/9/2013).

Dia mengungkapkan, penundaan dilakukan dari jadwal yang ditetapkan semula yaitu 16 hingga 23 September 2013. Ferry menuturkan, pihaknya memutuskan menunda tahapan tersebut karena baru hanya 34 dari 129 PPLN yang menerima DPTLN.

Soal Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), dia memaparkan, hingga Rabu (18/9/2013) pukul 18 WIB, dari 129 PPLN, hanya satu PPLN yang belum masuk di KPU, yaitu PPLN Muscat, Oman.

“Kurang satu dari PPLN Muscat,” kata Ferry.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sigit Pamungkas meminta, PPLN kembali mengecek data tersebut mengingat banyak masukan dari banyak pihak.

“Pada prinsipnya kemarin sudah ditetapkan, hanya kemudian ada input dari civil society dan Migrant Care yang kemudian itu harus kami lihat ulang. Kami perintahkan kelompok kerja PPLN untuk melihat kembali DPT di luar negeri,” ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Dalam rilis Migrant Care soal Daftar Pemilih Sementera Luar Negeri (DPSLN) jumlahnya menurun hanya berjumlah 1.291.084 jiwa. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, angka itu menurun 20 persen dibanding Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 2009 yang mencapai 1.509.892 jiwa.

“Data itu belum representatif dari perkiraan jumlah buruh migran di luar negeri 6,5 juta jiwa,” kata Anis melali rilisnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com