Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tegaskan Tak Ada Janji Politik dengan Gerindra

Kompas.com - 07/09/2013, 20:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar menegaskan tak ada janji politik antara partainya dengan Partai Gerindra terkait calon presiden (capres) periode 2014-2019. Menurutnya, keputusan mengusung capres merupakan wewenang penuh masing-masing partai dan tak bisa diintervensi oleh partai lain. 

"Itu tidak benar ada kontrak politik seperti itu," kata Mindo saat dijumpai di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (7/9/2013). Ia ditanya soal pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengenai janji politik PDI-P.

Sebelumnya, Muzani mengkritisi wacana pencalonan Jokowi sebagai Presiden. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan peliknya masalah Ibu Kota. 

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani. 

Ia juga mengingatkan, PDI Perjuangan pernah berjanji untuk mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu. 

Mindo menuturkan, pihaknya akan mengusung capres bila hasil pemilihan legislatif memperoleh 20 persen suara nasional. Ia juga yakin, partai lain akan mengusung calonnya sendiri bila ambang batas mengusung capres itu terpenuhi.

"Kalau dia (Gerindra) bisa 20 persen calonkan saja presiden. Kalau kami bisa 20 persen kami calonkan presiden, saya kita itu lumrah," ujarnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014. 

“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com