Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Kerap Didahului Masalah Pelik dalam Partai

Kompas.com - 31/08/2013, 12:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan bahwa konvensi calon presiden kerap dilakukan setelah partai politik diterpa suatu masalah serius dari dalam dan luar partai. Ia meragukan bila ada partai politik yang secara konsisten menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden, termasuk Partai Demokrat.

Siti mengatakan, sebelum Partai Demokrat menggelar konvensi, hal serupa pernah dilakukan oleh Partai Golkar pada 2004 silam. Terbukti, Partai Golkar tidak konsisten saat menyelenggarakan konvensi karena hanya berupaya memperbaiki persoalan terkini yang merundung partai tersebut.

"Tolong berkomitmen untuk konsisten mengadakan konvensi, apa yang dilakukan Golkar tidak tanpa alasan," kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Siti menambahkan, sama halnya dengan Golkar, Partai Demokrat juga menggelar konvensi karena pertimbangan partai. Menurutnya, hal itu terjadi untuk menyikapi kondisi terkini dan berharap konvensi mampu mendongkrak elektabilitas partai.

"Tunggu masalah dulu, ada gonjang-ganjing baru gelar konvensi. Tidak ada jaminan yang muncul dari konvensi akan dipilih rakyat, tapi kita apresiasi sebagai eksperimen yang baik," ujarnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun depan. Konvensi dijalankan oleh 17 anggota komite yang didominasi oleh tokoh eksternal.

Saat ini, Konvensi Calon Presiden Demokrat terus bergulir. Ada 11 nama tokoh yang telah selesai mengikuti tahap pra-konvensi dan siap maju ke tahap berikutnya. Sementara itu, pada 2004, Golkar menggelar konvensi untuk menentukan calon presidennya guna menyikapi sejumlah hal, antara lain yang terutama adalah perubahan undang-undang yang menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan calon presiden yang akan maju harus berasal dari partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik.

Selain itu, pada 2004, Golkar juga tengah dihantam badai, ketika Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tandjung, tersandung masalah hukum. Konvensi digelar untuk mendongkrak elektabilitas Golkar yang ambrol dan Wiranto keluar sebagai pemenangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com