Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Telah Temui Jusuf Kalla

Kompas.com - 23/08/2013, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki datang menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). Kepada Kalla, Maftuh dan Ruki menyampaikan informasi tentang konvensi.

Ketika ditanya mengenai kesediaan mengikuti konvensi, Kalla mengatakan belum memikirkannya karena belum mengetahui persyaratan.

”Saya masih sibuk mempersiapkan pernikahan anak,” kata Kalla saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Maftuh diikuti Ruki datang pukul 17.30 dan pergi pukul 18.20. Saat dikonfirmasi soal pertemuan, Maftuh berujar, ”Kami membicarakan pernikahan anaknya.”

Ketidakjelasan soal persyaratan peserta konvensi membuat Mahfud MD mempertimbangkan untuk ikut konvensi atau tidak. Mahfud, yang hendak maju dalam Pemilu Presiden 2014, membantah dirinya mundur dari konvensi.

”Kan saya belum memutuskan apakah ikut atau tidak. Jadi, belum ada istilah mundur atau maju,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK ini mendapat masukan dari tim politiknya yang menilai konvensi kurang berwibawa. Tim politiknya melihat, tidak ada harapan bagi konvensi menelurkan hasil yang berkualitas karena diduga sudah ada target tertentu.

”Semua perkembangan itu menjadi pertimbangan. Sebab, saya itu ingin memperbaiki negara, bukan ingin meraih kekuasaan. Kalau peluang memperbaiki negara itu harus diraih dengan cara yang tidak bagus, saya enggak mau juga. Kalau cuma sekadar rebut kekuasaan, silakan saja yang lain,” kata Mahfud.

Terkait kepesertaan dengan menyebut dan mengusulkan kader politik partai lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin menilai, hal itu tidak etis. Seperti diberitakan sebelumnya, komite konvensi menyebut mengundang dua kader PDI-P, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

”PDI-P tidak terganggu dengan langkah komite konvensi. Bagi saya, tawaran itu juga menjadi ujian alamiah bagi PDI-P, untuk memastikan siapa yang kader dan siapa yang keder. Namun, langkah itu tidak etis serta memperlihatkan mereka seperti kebingungan dan tak punya harapan,” tutur Hasanuddin.

Jika ingin terhormat, kata Hasanuddin, komite sebaiknya menentukan dahulu kriteria peserta lalu mengumumkannya. Setelah itu, dibuka peluang bagi yang berminat lalu diseleksi sesuai kriteria.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, langkah sejumlah anggota komite konvensi yang sibuk mengundang dan menawar-nawarkan ke orang lain untuk ikut membuat konvensi terancam kehilangan daya tarik dan wibawanya.

16 peserta ideal

Juru bicara komite, Rully Charis, mengatakan, idealnya, jumlah peserta maksimum 15 atau 16 orang agar jalannya konvensi lebih efektif dan efisien. Tim masih memverifikasi kesediaan dan kesiapan bakal calon peserta secara keseluruhan. Ada 26 nama yang diverifikasi. Setelah proses ini selesai, komite akan mendiskusikan kelayakannya berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lainnya.

Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, konvensi Partai Demokrat rentan menjadi alat pencitraan di tengah citra negatifnya karena berbagai kasus korupsi. Para politisi dan publik hendaknya mencermati proses politik itu secara kritis.

Saat kuliah umum di program Lemhannas, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. (K12/ANA/OSA/ATO/IAM/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com