Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipimpin Ical, Golkar Krisis Keuangan?

Kompas.com - 19/08/2013, 22:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie menjadi calon presiden kembali bergejolak setelah adanya keluhan pengurus daerah Partai Golkar. Keluhan itu terkait janji Ical soal dana bantuan tak kunjung direalisasikan. Benarkah Golkar tengah mengalami krisis keuangan?

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengakui adanya persoalan pencairan dana untuk pengurus daerah Partai Golkar. "Memang ada komitmen, tapi sampai sekarang masih tersendat-sendat. Teman-teman mengharapkan janji dan kontribusi, ada Rp 5 juta-Rp 15 juta," ujar Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Yorrys juga mencontohkan ada beberapa daerah yang baru mendapat dana bantuan setelah sembilan bulan kemudian. Selain itu, Yorrys juga mengatakan, pada acara Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu, para caleg seluruh Indonesia yang hadir hanya mendapatkan separuh dana dari yang dijanjikan.

"Mungkin karena krisis keuangan partai. Mungkin," ucap Yorrys.

Dengan kondisi itu, anggota Komisi I DPR itu mengakui adanya pengurus daerah yang meminta DPP Golkar mengevaluasi kepemimpinan Ical. Yorrys menuturkan, hal tersebut sudah menjadi suara mayoritas di internal Partai Golkar.

"Permintaan itu kan sudah jadi silent majority. Di fraksi juga ada, sudah jadi silent majority," kata Yorrys.

Akbar Tanjung kritik Ical

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyampaikan, pihaknya bakal melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu akan menyasar pada nasib Golkar di bawah kepemimpinan Ical.

"Evaluasinya akan kami sampaikan pada waktunya. Evaluasi itu akan kami jadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan diskusi di internal Golkar," kata Akbar pada pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com