Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi PBNU, Ical Bantah Minta Dukungan Nyapres

Kompas.com - 07/08/2013, 21:17 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2013). Ical membantah, kunjungannya sekaligus untuk meminta dukungan pada organisasi islam itu terkait pencalonannya sebagai Presiden 2014.

"Oh, tidak ada (terkait Pilpres), ini ngomongin soal visi Indonesia. Ini kita silaturahim membahas masalah bangsa," kata Ical.

Pada kunjugan itu, Ical langsung bertemu dengan Ketua PBNU Said Aqil. Ical membicarakan tentang adanya garis besar haluan negara (GBHN). Menurut dia, Partai Golkar ingin GBHN diberlakukan kembali. "

Kita lihat nanti setelah Pemilu Presiden. Kalau Partai Golkar di parlemen memperoleh suara cukup besar, kita mencoba agar DPR punya GBHN," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ical juga menyinggung tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota besar. Dia mendukung penataan PKL, namun hal itu diharapkan tidak mematikan mata pencaharian PKL. Menurut dia, pasar modern juga tidak boleh terletak dekat pasar tradisional.

Hal lain, ia juga membahas masalah pendidikan hingga pembangunan desa. Ical meminta PBNU memberi masukan rekait rencana tersebut. Sejumlah rencana program tersebut akan dibukukan dalam resume Indonesia 2045.

Sebelumnya, Ical juga menyambangi markas Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2013). Pada kunjungan itu, Ical juga mengaku hanya silaturahim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com